visitaaponce.com

INDONESIA ditempatkan sebagai negara teratas di dunia atas keberhasilannya menurunkan deforestasi secara signifikan di tengah ancaman krisis iklim. Hal itu diungkapkan dalam laporan media internasional Washington Post yang bekerja sama dengan para ahli.

Dalam laporan itu dinyatakan, saat kondisi hutan-hutan di dunia mengalami penurunan jumlah yang mengkhawatirkan, Asia justru menjadi satu-satunya wilayah yang mengambil langkah tepat untuk menghentikan deforestasi dalam beberapa dekade terakhir.

"Yang terdepan adalah Indonesia, yang menahan hilangnya hutan sebesar 25% dari tahun 2020 hingga 2021 dan telah mengurangi deforestasi dalam lima tahun terakhir," tulis laporan Washington Post dikutip Rabu (8/11).

Baca juga : Kemenlu RI Sebut Polisi AS Selidiki Penyerangan pada 2 Remaja WNI

Sementara itu, dalam laporan tersebut, Brazil mendapatkan sorotan tajam seiring dengan kebijakan membuka hutan Amazon untuk bisnis. Hal itu menjadikan tingkat deforestasi di Brazil telah mencapai rekor tinggi.

Citra satelit mengungkapkan ekosistem telah menyusut sekitar 17% dan sebagai hutan sekarang mengeluarkan lebih banyak karbondioksida daripada yang diserapnya.

Selain itu, Inggris Raya juga mendapat sorotan dalam kajian ini, karena hanya tujuh dari 17 negara yang menandatangani perjanjian untuk mengakhiri semua dukungan proyek bahan bakar fosil internasional pada akhir tahun 2022.

Baca juga : Ada Perang Dagang, AS dan Tiongkok Tetap Mitra Utama RI

Selain Inggris, kelompok itu termasuk Denmark, Swedia, Bank Investasi Eropa, Prancis, Belgia, dan Finlandia.

Selanjutnya, laporan itu juga menyoroti rendahnya komitmen negara maju untuk membantu negara berkembang demi mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

"Kritik diberikan pada Amerika Serikat, yang meski menjadi negara terkaya di dunia namun hanya menyediakan dana yang lebih sedikit dari negara kaya lainnya. Melalui kongres tahun ini mengalokasikan $1 miliar untuk membantu negara-negara berkembang menangani perubahan iklim atau hanya sebagian kecil dari $11,4 miliar yang dijanjikan Biden pada COP tahun lalu," beber dia.

Baca juga : Amerika Imingi Rp28 T jika Indonesia Hubungan dengan Israel

Sementara itu, Norwegia ditempatkan sebagai pemasok keuangan iklim per kapita terbesar, dan salah satu dari hanya tiga negara kaya yang memenuhi janji menyediakan dana tambahan baru untuk mendukung agenda perubahan iklim.

Norwegia telah berkomitmen untuk menggandakan jumlah pendanaan iklim yang diberikannya pada tahun 2026.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan, penurunan deforestasi Indonesia tidak terlepas dari koreksi kebijakan besar-besaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kementerian.

Baca juga : Jokowi Ingin AS Jadi Teman Sejati Indonesia

Di masa kepemimpinan Jokowi ini, pemerintah melakukan reformasi bidang LHK, di antaranya melalui kebijakan pengendalian karhutla, pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, moratorium total ijin hutan primer dan gambut, yang menjadi bagian penting dari kontribusi penurunan deforestasi terendah dalam sejarah selama dua dekade, menjadi 114 ribu ha per tahun pada 2019-2020 dan 2020-2021. 

Di Sharm El-Sheikh, Mesir yang menjadi tuan rumah COP27, Pemerintah Indonesia juga menyuarakan dengan lantang bahwa mereka tidak akan mundur dari komitmen Paris 2015.

Bahkan sebelum menghadiri CO-P27, tepatnya tanggal 23 September 2022, KLHK selaku National Focal Point UNFCC telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC) Indonesia.

Target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri dari 29% meningkat ke 31,89%, sedangkan target dengan dukungan internasional meningkat dari 41% ke 43,20%. 

"Semua ini sudah melalui hitung-hitungan intervensi kebijakan nasional hingga sektoral. Kebijakan iklim dan berbagai upaya serta capaian yang ada menunjukkan komitmen nyata Indonesia berbasis bukti, bukan janji dan jelas bukan follower karena aksi iklim Indonesia melalui serangkaian kerja, implementasi yang terukur dengan tetap mempertahankan jurisdiksi dan kedaulatan," tegas Siti. (Ata/OL-09)