visitaaponce.com

UNTUK memasifkan kegiatan komposting di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan program Bina Kompos untuk Negeri. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan, hal itu merupakan tindak lanjut dari event Compost Day yang digelar beberapa waktu lalu sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

"Tujuannya adalah mengajak masyarakat mengelola sampah organik rumah tangga dengan metode pengomposan melalui pemberian pemahaman dan pengetahuan cara mengompos dan pendampingan pelaksanaan pengomposan," kata Vivien saat dihubungi, Senin (13/3).

Baca juga : Eny Retno akan Gaungkan Kegiatan Mengompos Sampah di Lingkup DWP Kemenag

Adapun, program itu akan dilaksanakan di sejumlah lokasi sebagai percontohan. Sebanyak kurang lebih 150 kota peraih Adipura, 251 daerah peserta proklim dan 206 UPT yang menjangkau 21.050 kepala keluarga akan mendapatkan sosialisasi dan pendampingan.

Seperti diketahui, KLHK tengah berupaya agar masyarakat bisa melakukan pengelolaan sampah organik dari rumah. Pasalnya, pada 2022 komposisi sampah organik mencapai 41,27% dan sampah ini bersumber dari sampah rumah tangga sebanyak 38,28%

Baca juga : 10 Juta Ton Sampah Organik Ditargetkan tak lagi Dibuang ke TPA

Vivien menegaskan, jika setiap rumah tangga melakukan komposting sampah organik, maka akan ada 10,92 juta ton sampah organik setiap tahunnya tidak berakhir di TPA. Selain itu hal tersebut juga berpotensi menurunkan emis gas rumah kaca 6,834 juta ton CO2 ekuivalen.

Saat ini KLHK tengah melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat untuk mempersiapkan program itu berjalan.

Dalam bimbingan teknis itu, Vivien membeberkan, Ditjen PSLB3 melibatkan pemerintah daerah peraih Adipura untuk mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah organik rumah tangga menjadi kompos.

Selain itu, bimbingan teknis juga melibatkan unit pengelola teknis yang ada di KLHK seperti P3E di enam wilayah UPT KSDAE, UPT DASHL dan UPT PPI.

"Bimbingan teknis juga melibatkan masyarakat kampung Iklim sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam pelibatan ketiga komponen penting ini, penyuluh lingkungan hidup dan penyuluh kehutanan menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Bina Kompos untuk Negeri," ucap Vivien.

Dalam hal ini, KLHK akan memberikan peralatan seperti tong composter, ember kompos, kantong kompos dan lubang biopori.

"Saat ini Ditjen PSLB3 masih mengupayakan agar Program Bina Kompos untuk Negeri ini dapat dibiayai berbagai sumber termasuk oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkunan Hidup (BPDLH)," pungkas Vivien.

Terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Pengelolaan Biosanis dan Bioteknologi (YPBB) Bandung David Sutasurya mengungkapkan, untuk mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada 2030, pengelolaan sampah memang seharusnya sudah menerapkan pengelolaan sampah dari hulu.

Salah satunya ialah menggalakkan gerakan komposting. Program ini, kata dia, harus digalakkan oleh pemerintah daerah.

"Bila pemerintah pusat berani menerapkan kebijakan pelarangan produk, mendorong industri substitusi produk dan kemasan sekali pakai dengan konsep guna ulang dan kemasan plastik sekali pakai, maka pemda juga bisa memulai seger menerapkan kewajiban pengelolaan sampah organik," kata David.

Ia menilai, pengurangan sampah dari hulu bisa menjadi solusi yang mudah dan murah dibandingkan dengan menerapkan berbagai teknologi pemusnah sampah.

"Pendekatan zero waste ini mampu mengurangi emisi karbon sebesar 90% dibadning sistem business as usual, di mana pengelolaan sampah plastik dan organi tercampur. Dan pendekatan ini bisa mengurangi 75% timbulan sampah dibandingkan dengan memusnahkan sampah menggunakan insenerator," pungkas dia. (Z-5)