visitaaponce.com

PERPUSTAKAAN yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) akan mendapatkan akreditasi dari Perpusnas. Hingga Februari 2023, baru 5,6% dari 164.610 perpustakaan di Indonesia yang mengantongi akreditasi dari Perpusnas.

Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menyampaikan sebanyak 9.363 perpustakaan dari 164.610 perpustakaan di Indonesia mendapatkan akreditasi. "Terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi," ujarnya dalam Workshop Akreditasi Perpustakaan di Provinsi Sulsel, yang diselenggarakan di Makassar, Sulsel, pada Rabu (5/4).

Ia menjelaskan, terdapat sembilan instrumen penilaian akreditasi perpustakaan. Apa sajakah itu? Instrumen penilaian akreditasi terdiri dari sembilan komponen, yakni koleksi perpustakaan, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Baca juga : Tenaga Pustakawan Ramah Anak Masih Minim, Gol A Gong Dukung Sertifikasi dari Kementerian PPPA

Syarif menyatakan literasi menjadi konsentrasinya dalam memverifikasi kinerja perpustakaan. Pasalnya, bangsa dengan kemampuan literasi tinggi akan menjadi negara produsen dan mampu bersaing secara global.

“Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang penuh dengan inovasi dan kreativitas, dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global,”

Baca juga : BPSDM Kemendagri dan Perpustakaan Nasional Kolaborasi untuk Pengembangan SDM Perpustakaan

Dia menegaskan, kemampuan literasi bangsa dalam memproduksi barang dan jasa masih rendah. Dan hal ini dapat diatasi dengan menggali ilmu pengetahuan. Setelah itu, muncullah ide dan gagasan untuk berinovasi dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia yang melimpah.

“Saya selalu menggambarkan bagaimana kelapa sebagai salah satu tanaman yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan untuk Indonesia. Kelapa itu nilainya triliunan kalau bisa dikelola semua potensinya, mulai dari membuat briket dari tempurung, membuat jok mobil dari sabut kelapa, sampai membuat furnitur. Itu bernilai triliunan kalau sudah diproses oleh negara-negara industri, masalahnya justru kita jadi pasarnya,” urainya.

Baru 2,1% yang terakreditasi di Sulsel

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Parenrengi, menegaskan jumlah perpustakaan terakreditasi di Sulsel, harus ditingkatkan. Tercatat hingga Februari 2023, perpustakaan yang terakreditasi di Sulsel sebanyak 196 perpustakaan (2,1%) dari 9.121 jumlah perpustakaan.

“Targetkan tahun ini sudah melampaui rata-rata nasional. Karena itu, perlu perhatian serius dan upaya maksimal untuk kita meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi. Tentu ini bukan hanya tugas pemerintah tapi dibutuhkan sinergi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan akreditasi perpustakaan terutama di perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang jumlahnya cukup banyak,” ungkapnya.

Akreditasi perpustakaan, jelasnya, sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan citra dan legitimasi tetapi meningkatkan kinerja seluruh indikator pengelolaan perpustakaan.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

Saat ini, paradigma pengelolaan perpustakaan mengalami perubahan. Dijabarkan Syarif bahwa fungsi perpustakaan untuk memanaj koleksi sebesar 10%, fungsi perpustakaan untuk memanaj ilmu pengetahuan sebesar 20% dan sebesar 70% untuk transfer ilmu pengetahuan. Melalui program prioritas nasional, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan tidak sekadar mengelola koleksi buku.

Dalam program ini, pengunjung perpustakaan didampingi dan dilatih keterampilan dari koleksi buku yang ada di perpustakaan, kemudian mengaplikasiannya dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. “Pilihan ekonomi kami tidak membatasi, misalnya A ingin kuliner, B beternak, C kerajinan batik. Tugas kami hanya menyiapkan bahan bacaan yang relevan, baik tercetak maupun digital,” tukasnya.

Memasuki tahun kelima program TPBIS, menurutnya, sudah 2 juta masyarakat yang terjangkau program. Selain itu, kisah para penerima manfaat telah dibukukan agar dapat menjadi pembelajaran. “Karena ada yang kami latih cuma beternak ayam, dan akhirnya dengan imajinasinya sendiri melatih istrinya untuk membuat katering dan sekarang sudah membuka laundry. Jadi istrinya melatih teman-temannya untuk membuat laundry dan dia leader-nya,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpusnas, Supriyanto, menjelaskan akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan dan layak melakukan kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.

Akreditasi perpustakaan merupakan suatu mekanisme mengawasi penerapan standar dan menilai tingkat pencapaian kinerja perpustakaan berdasarkan standar yang berlaku.

“Jumlah perpustakaan provinsi yang terakreditasi sebanyak 31 perpustakaan (91%) dari 34 Dinas Perpustakaan Provinsi. Sementara jumlah perpustakaan Kabupaten/Kota yang terakreditasi sebanyak 306 perpustakaan (60%) dari 514 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Workshop akreditasi perpustakaan di Provinsi Sulawesi Selatan diikuti para pustakawan pembina di Dinas Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota. “Kegiatan workshop akreditasi perpustakaan ini dilaksanakan sebagai bagian upaya Perpusnas untuk sharing knowledge kepada masyarakat khususnya pustakawan dan pengelola perpustakaan untuk lebih giat melakukan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan,” jelasnya. (Z-4)