visitaaponce.com

MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masih terdapat beberapa jemaah haji tertinggal di Arab Saudi karena sakit dan hilang. Ini penjelasan Menag Yaqut.

“Sampai hari ini masih ada 77 jemaah haji yang dirawat di Saudi Arabia dan ada 1 jemaah yang hilang di masa puncak haji yang belum ketemu. Sebetulnya ada 8 jemaah haji yang hilang pada puncak haji itu. 7 ditemukan dalam keadaan wafat dan hidup sementara 1 lagi belum ketemu. Saya sudah perintahkan pada seluruh jajaran Kemenag di Saudi Arabia melalui kantor urusan haji untuk melakukan pencarian pada jemaah yg belum ketemu sampai saat ini,” ungkapnya dalam Closing Statement MCH dan Operasional Haji 2023, Sabtu (5/8).

“Soal pencarian jemaah yang hilang kita minta berkoordinasi dengan kepolisian dan SAR Arab Saudi untuk terus mencari. Saya minta didiskusikan batas waktunya. Setelah itu akan kita putuskan kondisi jemaah yang belum ketemu ini,” sambung Yaqut.

Baca juga : Menag Minta Jemaah Lansia dan Risti Diprioritaskan Pulang di Gelombang Pertama

Lebih lanjut, dia menambahkan sampai saat ini terdapat 773 jemaah Indonesia yang wafat terdiri dari 752 jemaah haji reguler, 18 jemaah haji khusus, dan 3 jemaah haji furoda. Jemaah yang wafat ini di antaranya ada 562 orang berusia 65 tahun ke atas dan 81 orang berusia antara 60-64 tahun, sedangkan ada 109 jemaah yang berusia di bawah 60 tahun.

“Kami mencatat jemaah paling sepuh yang wafat berusia 98 tahun ada 2 orang yang termuda 42 tahun ada 6 orang,” ujarnya.

Yaqut mengakui bahwa terdapat beberapa hal yang harus segera diperbaiki untuk memberikan pelayanan maksimal dalam pelayanan haji di tahun yang akan datang, terutama bagaimana posisi pPmerintah Indonesia terhadap penyedia layanan haji di Arab Saudi atau pihak ketiga.

Baca juga : Kemenag Luruskan Kesalahan Informasi Pelunasan Biaya Haji

Menurutnya, hal ini masih menjadi kelemahan pelayanan haji di Arab Saudi yang menyebabkan terjadinya insiden di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

“Pihak Pemerintah Saudi melakukan investigasi atas beberapa peristiwa bagaimana di Arafah yang tidak kebagian tenda, di Mina toilet kurang kemudian di Muzdalifah ada masalah di mana bus angkutan tidak bisa masuk dan jemaah sampai siang baru terangkut. Kami sudah menerima hasil investigasi dan dilakukan oleh lembaga anti korupsi pemerintah Arab dan hasilnya mereka menemukan kekurangan pelayanan yg semestinya disediakan pihak ketiga,” tegas Yaqut.

“Ini sejalan dengan penegasan PPIH yang menyatakan persoalan layanan ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Fakta ini menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun depan,” lanjutnya.

Baca juga : Alhamdulillah 100% Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji Reguler

Ke depan, Yaqut berharap persiapan pelaksanaan ibadah haji lebih cepat karena Pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan kuota jemaah haji Indonesia tahun depan mencapai 221 ribu. Hal ini diumumkan lebih awal agar persiapan Indonesia lebih matang.

Yaqut memberikan catatan yang dapat menjadi terobosan bersama DPR RI, salah satunya membalik proses di mana sebelumnya calon jemaah harus melunasi BIPIH terlebih dahulu kemudian dilakukan cek kesehatan.

“Mudah-mudahan pembicaraan dengan DPR bisa disepakati diubah posisinya jadi cek kesehatan dulu dan kalau dinyatakan sehat dan layak baru melunasi sehingga jemaah haji yang wafat ini bisa ditekan karena jemaah wafat tahun ini terbesar sejak 2015. Jadi kita berharap tidak sebesar tahun ini dengan pengetatan kesehatan. Kita juga ingin bicarakan penggunaan AI untuk persoalan dokumen jemaah haji dan seterusnya,” kata Yaqut.

Baca juga : Besok Pelunasan Biaya Haji Reguler Dibuka, Ini Besar Bipih per Provinsi

Evaluasi haji

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menambahkan bahwa penyelenggaraan haji pasti akan ditemukan kekurangan. Dia juga menyadari bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal dengan jumlah jemaah lansia mencapai 30% dari jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini akibat penumpukan tahun lalu karena pembatasan jemaah haji.

Dia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan melakukan evaluasi secara resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji secepatnya. Diharapkan evaluasi akan dilakukan pada pembukaan persidangan pada 16 Agustus 2023 mendatang.

Baca juga : Haji 2024, Kemenag Usulkan BPIH Sebesar Rp105 Juta

“Semoga dapat segera diagendakan melakukan evaluasi karena ini akan jadi titik awal persiapan haji tahun depan. Pemerintah Arab juga telah umumkan kuota jemaah haji 2024 dengan jumlah sama 221 ribu dan kita harapkan ada tambahan serta tidak dilakukan pada last minute karena ini akan memengaruhi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun yang akan datang,” ujar Ace.

Dia berharap nantinya akan ada upaya perbaikan dari proses haji tahun ini terutama mengenai screening awal calon jemaah haji sebagai persyaratan pembayaran setoran. Menurutnya hal itu harus dilakukan lebih cepat dan lebih baik.

“Inilah mudah-mudahan bisa menjadi langkah awal perbaikan untuk jemaah haji 2024. Lalu hasil investigasi dari Arab Saudi juga harus ditindaklanjuti bukan melihat kesalahan pihak ketiga tapi kita bisa perbaiki pola kerja antara pemerintah Indonesia dengan pihak ketiga sehingga upaya memitigasi potensi rendahnya layanan itu bisa jauh lebih terantisipasi oleh kita semua. Karena bisa jadi tahun depan jumlah jemaah lansia juga akan cukup besar,” pungkasnya. (Z-4)