visitaaponce.com

SEBAGAI salah satu upaya untuk menekan angka stunting di Indonesia serta membantu target penurunan stunting pemerintah yakni persentase stunting mencapai 14% di 2024, Yayasan Cipta dengan dukungan Tanoto Foundation bersama dengan USAID, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, Yayasan Bakti Barito, dan PT. Bank Central Asia, Tbk melakukan pendampingan teknis stunting di tujuh kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Kutai Kartanegara, Pandeglang, Garut, Pasaman Barat, dan Rokan Hulu.

Kabid PPM Bappedalitbangda Kabupaten Pasaman Barat, Faisyal Lubis mengatakan dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa 35,5% bayi dan balita di daerahnya mengalami stunting.

Sementara itu, dari data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan 16% bayi dan balita stunting di Pasaman Barat.

Baca juga: Buku Stunting-Pedia Beri Referensi Penanganan Stunting Bagi Pemda

“Jadi baik dari data SSGI maupun e-PPGBM terjadi lonjakan kasus stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini kita ingin upayakan agar stunting ini menurun,” ungkap Faisyal.

Lebih lanjut, Faisyal mengatakan atas data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan audit kasus stunting 2023 sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting.

Tenaga Ahli (TA) Satgas Stunting Pasaman Barat Feri Ricardo menjelaskan, berdasarkan hasil Audit Kasus Stunting sejak awal 2023, ditemukan 26 kasus stunting di Kabupaten Pasaman Barat di mana stunting ini terjadi kepada 8 anak bawah dua tahun (baduta) dan 18 anak bawah lima tahun (balita) di 9 kecamatan.

Kurang Edukasi Tentang Gizi untuk Anak

Berdasarkan hasil audit tersebut, stunting yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti kurangnya edukasi masyarakat mengenai gizi untuk anak, kondisi ekonomi, keterbatasan alat di puskesmas serta posyandu, dan sebagainya.

Baca juga: Bangun Pola Asuh SIGAP untuk Generasi Anak Berprestasi

“Audit kasus stunting itu pemetaannya di dua wilayah Kabupaten Pasaman Barat yakni di daerah pantai dan daerah perkebunan. Jadi pada audit kasus (temuan/permasalahan) yang tidak bisa ditindaklanjuti di kecamatan, nantinya ini akan dibawa ke kabupaten,” kata Feri.

Menurutnya, hasil Audit Kasus Stunting ini akan menjadi basis data bagi para mitra non-pemerintah untuk membantu penanganan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Nantinya, akan dipetakan kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan stunting mulai dari kebutuhan gizi, edukasi kepada masyarakat, alat medis, dan lainnya.

“Jadi hasil audit ini akan kita rembukan kembali dengan mitra non-pemerintah dan menanyakan apa yang dapat mereka bantu untuk mengatasi kasus stunting di Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. Misalnya kalau ternyata masalahnya sanitasi, kita akan minta mereka untuk memperbaiki. Begitu pula jika permasalahannya gizi, keterbatasan alat kesehatan dan lainnya,” tegasnya.

Baca juga: TSG 2023, Tanoto Foundation Siapkan Mahasiswa Jadi Pusat Kemajuan Bangsa

District Officer Yayasan Cipta di Kabupaten Pasaman Barat, Imran Sarimudanas menambahkan bahwa hasil Audit Kasus Stunting akan menjadi dasar bagi Yayasan Cipta melakukan kegiatan lokakarya Corporate Sosial Responsibility (CSR) bersama pemerintah daerah untuk mendorong perusahaan sekitar Kabupaten Pasaman Barat ikut berkolaborasi dengan intervensi percepatan penurunan stunting. 

“Lokakarya CSR dilakukan untuk menindaklanjuti apa yang mau diintervensi dari perusahaan seperti dukungan pada posyandu dan lainnya, yang akan membuat penanganan stunting jadi lebih detil dan terarah," kata Imran.

"Hasil audit juga akan menjadi dasar kita berdiskusi dengan perwakilan perusahaan untuk intervensi perusahaan atas kasus sunting. Audit Kasus Stunting ini juga sangat berguna untuk lokakarya ke depannya dan juga dapat di-monitoring setiap waktu,” kata Imran.

Baca juga: Pentingnya Kenali Tanda-Tanda Keterlambatan Bicara pada Anak Usia Dini

Team Leader Program Pendampingan Tujuh Kabupaten Yayasan Cipta, Wihdaturrahmah, menegaskan bahwa melihat hasil audit kasus stunting ini, kami dengan dukungan dari mitra pendanaan sudah melakukan penyusunan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) untuk menyusun modul bagi tokoh kunci guna mengedukasi masyarakat mengenai stunting.

“Di Kabupaten Pasaman Barat teridentifikasi bahwa tokoh pemuka agama Islam memiliki pengaruh besar karena mayoritas masyarakat beragama Islam," kata Wihdaturrahmah. 

"Di bulan September nanti kami akan melakukan pelatihan bagi tokoh pemuka agama selaku tokoh kunci. Jadi hasil Audit Kasus Stunting akan kita jelaskan kepada tokoh kunci agar nantinya mereka mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penanganan stunting dan juga untuk meluruskan stigma terhadap stunting,” jelasnya. (RO/S-4)