visitaaponce.com

HASIL pemilu Prancis yang memenangkan calon presiden petahana Emmanuel Macron dapat dilihat sebagai kemenangan bagi Ukraina. Ini karena sikapnya selama ini yang cenderung menentang tindakan invasi Rusia.

"Kemenangan petahana Presiden Macron dalam pemilu Prancis sangat penting karena menentukan konsistensi sikap Eropa Barat dan pakta pertahanan NATO secara umum terhadap invasi Rusia ke Ukraina," tutur Algooth Putranto, pengamat Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid. Posisi Prancis, katanya, sangat vital mengingat beberapa hal. 

Pertama, secara geografi Prancis merupakan sebagai negara Eropa terbesar ketiga setelah Rusia dan Ukraina. Kedua, secara ekonomi, Prancis ialah salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya lembaga Uni Eropa sebagai solusi pasca perang panjang di Eropa.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Prancis juga bukan hanya bagian dari ekonomi regional Eropa dan struktur politik, tetapi juga diintegrasikan ke sistem global. "Hasil pemilu Prancis memastikan dukungan Eropa Barat bagi Ukraina."

Sebelum hasil pemilu diumumkan, lanjut Algooth, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan secara terbuka bahwa dialognya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah terhenti setelah pembunuhan massal ditemukan di Ukraina.
"Artinya Macron memiliki sikap yang lebih jelas dan tegas. Meski demikian, patut dicatat di antara pemimpin Eropa, Macron ialah pemimpin yang tetap membuka kemungkinan dialog dengan Moskow meski terbukti berkali-kali tidak jujur dan ngawur," tuturnya.

Pada sisi lain, Prancis tetap mengirimkan sejumlah artileri berat ke Ukraina bersamaan semakin banyak negara Barat yang mengirimkan persenjataan berat ke Kiev untuk membantu dalam melawan pasukan Moskow. "Sikap Prancis yang tetap membuka pintu dialog tetapi memberikan bantuan militer kepada Ukraina tidak lepas dari sejarah Prancis yang unik dalam pakta pertahanan NATO. Mereka ini keras kepala dan tak mau kalah dengan Amerika Serikat," paparnya.

Tidak seperti negara lain yang ngebet bergabung dengan NATO, Prancis merupakan negara di Eropa yang paling memegang peranan penting dalam memobilisasi keamanan internasional baik melalui NATO maupun PBB. Negara ini merupakan satu di antara lima negara pemegang hak veto di PBB.

Peran Prancis dalam NATO tak terbantahkan karena merupakan satu dari sejumlah negara pendiri yang meneken perjanjian pakta NATO pada 4 April 1949 yang dibentuk karena ada kekhawatiran negara-negara Eropa Barat dan Amerika akan ancaman keamanan dari dominasi Uni Soviet di wilayah Eropa yang dikhawatirkan dapat mengancam integritas dan stabilitas Eropa. 

Baca juga: Tiongkok-Iran Tingkatkan Kerja Sama Militer

Namun saat dipimpin Presiden Charles de Gaulle justru pernah memutuskan keluar dari komando NATO pada Maret 1966. Saat itu, de Gaulle bahkan memerintahkan pakta pertahanan itu menutup markas mereka di Prancis. Alasannya, Prancis tidak ingin terjebak dalam konflik Blok Barat dan Blok Timur. Meski keluar dari komando NATO, Prancis tetap tergabung dengan NATO. Artinya Prancis tidak terlibat dalam perencanaan kebijakan NATO.

Prancis kembali menjadi bagian anggota penuh NATO di masa Presiden Nicolas Sarkozy yang terpilih pada 2007. Keputusan tersebut terhitung kontroversial karena pada 2003 Prancis menentang keras invasi Amerika Serikat ke Irak karena bermodalkan kabar bohong senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction. (OL-14)