visitaaponce.com

FORUM Internasional Labour-20 (L20) 2023 resmi berlangsung di India mulai, Rabu (21/6) hingga Jumat (23/6) mendatang. Forum ini mempertemukan serikat pekerja dari negara-negara G20 yang mewakili 66% dari populasi dan sekitar 75% dari PDB Global untuk membahas isu-isu mengenai pekerja dan populasi secara umum yang melampaui batas.

Delegasi Indonesia bersama delegasi China dan Rusia bersamaan tiba di Patna India dalam rangka hadir di G20-L20 India Summit 2023, Patna, Bihar, India. Sambutan meriah diterima delegasi dari 3 negara yg bersamaan hadir di Airport Patna India dari Panitia L20 dan Pemerintah setempat .

Empat orang Delegasi Indonesia diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Ganj Nena Wea hadir dalam sidang G20-L20. Delegasi tersebut terdiri William Yani Wea sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI Jakarta, Hermanto Ahmad sebagai Sekertaris Jenderal DPP KSPSI, Idris Palar Wakil Presiden DPP KSPSI, dan Patricia Pinkan sebagai Deputy General Secretary DPP KSPSI.

"Ini adalah pertemuam puncak perwakilan serikat pekerja dari 20 negara yang terdiri dari 180 delegasi," kata Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI Jakarta William Yani Wea dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/6).

Baca juga: Refleksi untuk India dan Jepang: Kemandekan Inisiasi Kerja Sama AAGC
 
Dalam pertemuan L20 India Summit 2023,  terdapat sejumlah isu yang dibicarakan. Di antaranya mengenai aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia memasuki era industri 4.0 dan mengenai Pekerja Migran. 
 
Apalagi adanya pandemi covid-19 yang berdampat cukup signifikan dalam perkembangan sumber daya manusia. Salah satunya adalah banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan tidak sedikit juga perusahaan harus menutup bisnis atau usahanya karena terkena dampak covid-19 silam.

Baca juga: Bersitegang Masalah Perbatasan, Tiongkok Tolak Hadiri G20 India
 
Delegasi Indonesia mengangkat salah satunya point pentingnya adalah Pekerja Migran. Persoalan pekerja migran ini menjadi salah satu persoalan yang menarik, ketidaksamaan kultur terkadang memicu kesalahpahaman, ketidak mengertian terhadap peraturan yang berlaku di negara penerima juga dapat mengakibatkan pekerjaan migran berhadapan dengan hukum.

Tidak hanya itu, banyak pekerja terpaksa pergi ke negara penerima secara undocumented atau dibayar dengan upah murah bahkan menjadi korban perdagangan orang, pada era modern seperti sekarang ini sungguh ironis hal
tersebut masih terjadi. 

"Peningkatan proteksi sosial sangat dibutuhkan, sehingga semua pihak bisa diuntungkan baik pekerja itu sendiri, negara penerima maupun negara asal," ujarnya.

Yani menilai perlu adanya peningkatan proteksi antara lain berupa peningkatan ekstra fund, peningkatan kepedulian pemerintah setiap negara sangat dibutuhkan khususnya dari anggota G20. Dengan memiliki dana yang memadai dapat dilakukan pelatihan yang sesuai kebutuhan dan apa bila terjadi hal yang buruk perlindungan hukum dapat diberikan secara profesional, sehingga tidak ada lagi cerita sedih dari pekerja migran karena upah tidak dibayar, ada dibayar sebagian bahkan berhadapan dengan hukum.

"Secara garis besar itu yang dibahas bukan berarti hal lain diluar hal tersebut tidak mendapatkan perhatian. Kami berharap dukungan teman-teman delegasi agar secara bersama-sama kita mendesak pemerintah G20 memberikan perhatian terhadap pekerja migran agar dilindungi dan dihormati sejak berangkat , sampai di negara tujuan dan sampai pulang. Kami meminta agar semua negara  bekerjasama memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sehingga tidak ada perbudakan terselebung," jelasnya.(Z-10)