visitaaponce.com

Kerusuhan melanda Papua Nugini pada Rabu (10/1). Toko-toko serta tempat usaha di Port Moresby telah dibakar dengan ratusan orang turun ke jalan dan melakukan penjarahan.

Kejadian ini menyusul demonstrasi damai di gedung parlemen yang dilakukan oleh polisi, militer dan pegawai negeri yang menolak pemangkasan gaji. Selain penjarahan dan kerusuhan, terdapat pula penembakan dan sejumlah kebakaran di pusat negara tersebut.

“Layanan ambulans telah menerima sejumlah besar panggilan darurat di ibu kota negara sehubungan dengan insiden penembakan dan orang-orang yang terluka dalam ledakan,” kata layanan kesehatan negara tersebut.

Baca juga : Masih Terpecah, Brasil Memperingati Hari Jadi Kerusuhan 8 Januari

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan kabinet nasional negara itu telah memberi wewenang kepada militer untuk membantu polisi guna memulihkan keamanan. Dia juga mengatakan tidak ada pemotongan gaji, yang ada hanya kesalahan sistem yang menyebabkan pendapatan abdi negara Papua Nugini berkurang.

Baca juga : 34 Orang di Dublin Ditahan Polisi

"Saya ingin mengimbau warga untuk melindungi kota kami. Keluhan polisi dan pegawai negeri sedang ditangani dan pada gaji berikutnya, gaji yang hilang akan dikembalikan," kata Marape.

Menurut dia Dewan Eksekutif Nasional Papua Nugini (NEC) telah membuat keputusan untuk melakukan panggilan pertahanan untuk membantu polisi. Dia mengingatkan bahwa kerusuhan akan menimbulkan kehancuran Papua Nugini.

"Bagi masyarakat, ini adalah negara Anda. Perusahaan-perusahaan membayar pajak dan pajak ini membayar biaya sekolah anak-anak Anda serta gaji yang kami peroleh. Mari kita lindungi mereka," jelasnya.

Sebuah pusat perbelanjaan besar dibakar di pusat kota, dan asap mengepul di Port Moresby. Sebuah kendaraan terbakar di jalan di luar gedung.

Video yang beredar di WhatsApp menunjukkan toko-toko dijarah dan kebakaran lainnya terjadi di kota tersebut. Salah satu bisnis yang terkena dampak adalah milik Alam Bhuiyan, seorang pengungsi Bangladesh yang sempat ditahan di pusat penahanan Australia di Pulau Manus.

Dia mengatakan supermarketnya di pinggiran Tokarara digerebek dan dijarah. "Seluruh hidup saya sudah tamat. Saya mencurahkan seluruh kerja keras saya, uang, pinjaman bank, dan uang kompensasi (pengungsi) ke dalam bisnis ini," katanya.

Bhuiyan mengatakan barang dagangannya senilai lebih dari 1 juta Kina atau Rp6,2 miliar telah dicuri. “Toko saya kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Saya tidak punya satu sen pun.”

Dia mengatakan orang-orang telah mengambil keuntungan dari berkurangnya kehadiran polisi selama pemogokan dan memutuskan untuk merampok toko tersebut.

Kesalahan penggajian terjadi di Papua Nugini yang membuat pengurangan pendapatan polisi, militer dan pegawai negeri sekitar $100 atau Rp.1,5 juta. Badan perpajakan Papua Nugini menyalahkan sistem penggajian sebagai penyebab kesalahan tersebut.

Setelah konferensi pers yang dilakukan Marape, di mana ia meminta maaf dan menyalahkan staf Departemen Keuangan atas kesalahan tersebut, ratusan orang berkumpul di luar gedung pemerintah.

Banyak demonstran di Gedung Parlemen Papua Nugini menilai kejadian ini disengaja atau dampak dari kenaikan pajak. Namun Komisi Pendapatan Internal (IRC) Papua Nugini membatahnya dan menyatakan semuanya akibat kesalahan sistem penggajian.

“Tidak ada kenaikan pajak. Ada kesalahan teknis pada konfigurasi penggajian Alesco dan karenanya ada pemotongan,” kata Komisaris Jenderal IRC Sam Koim dalam sebuah pernyataan.

Departemen Keuangan, Departemen Perdana Menteri dan IRC akan segera mengeluarkan pernyataan dan memperbaiki situasi. Banyak pengunjuk rasa menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan keluhan lain terkait gaji.

Secara politis, hal ini terjadi di tengah mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Papua Nugini James Marape yang masa jabatannya akan berakhir bulan depan.

Jika mosi tidak percaya itu disepakati maka penggantinya akan langsung ditentukan parlemen. Pemimpin Oposisi Papua Nugini, Joseph Lelang, mengatakan kerusuhan dan protes merupakan tanda masyarakat yang menderita secara ekonomi.

“Pengangguran sangat, sangat tinggi. Saya pikir pemerintah mungkin meremehkan kesulitan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat kita di sini. Ada banyak orang yang frustrasi di luar sana. Dan inilah satu-satunya cara mereka bisa mengungkapkan rasa frustrasinya," pungkasnya.

Inflasi di Papua Nugini telah meningkat secara signifikan namun tidak ada kenaikan upah riil. (Z-8)