visitaaponce.com

KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengecam Israel yang mengabaikan permintaan dunia internasional mengenai perluasan akses pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, Palestina. Ekspor persenjataan ke Israel harus dihentikan dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu wajib diminta pertanggungjawaban atas kebiadaban di Gaza.

Hal itu disampaikannya saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Pada kesempatan itu, dia membahas bencana yang sedang berlangsung di Gaza serta situasi yang memburuk bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Dalam postingan di media sosial, Borrell mengaku sangat prihatin karena akses kemanusiaan penuh masih ditolak Israel.

Safadi saat berbicara dengan Borrell menekankan pentingnya UE mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kejahatan perang Israel terhadap rakyat Palestina. "Pemerintah Israel yang radikal dan rasis tidak boleh diberi impunitas. Harus mendapat sanksi dan dimintai pertanggungjawaban," tulisnya di media sosial.

Baca juga : Tekanan Dunia pada Israel Meningkat, Setelah Pembantaian di Rafah

Selain itu, hubungan antara pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Netanyahu semakin memburuk. Itu usai Netanyahu mengkritik keterlambatan pengiriman senjata AS untuk membumihanguskan Gaza.

"Komentar tersebut sangat mengecewakan dan tentu menjengkelkan kami, mengingat besarnya dukungan yang kami miliki dan akan terus kami berikan," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, dilansir dari Aljazeera, Jumat (21/6).

Menurut dia, pernyataan Netanyahu itu tidak pantas dilontarkan kepada AS yang setia memberikan dukungan kepada Israel. "Tidak ada negara lain yang berbuat lebih banyak untuk membantu Israel mempertahankan diri terhadap ancaman Hamas dan, sejujurnya, ancaman lain yang mereka hadapi di kawasan," jelasnya.

Baca juga : Warga Gaza tidak Henti Pindah Mengungsi

Kirby ialah pejabat pemerintah kedua yang menyangkal klaim Netanyahu. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre sehari sebelumnya menanggapi pernyataan Netanyahu tersebut.

Dengan pengecualian satu pengiriman bom seberat 2.000 pon yang menurut Washington sedang ditinjau karena kekhawatiran penggunaannya oleh Israel di wilayah padat penduduk di Gaza, Jean-Pierre mengatakan tidak ada jeda lagi. "Tidak ada (jeda pengirimannya ke Israel)," katanya.

Tuntutan hukum

Netanyahu tampaknya akan menggandakan pernyataannya yang akan menerima kritik terhadap pribadinya asalkan Israel menerima amunisi dari AS. Namun sekelompok pakar PBB telah memperingatkan produsen senjata dan perusahaan investasi tentang risiko hukum yang ditimbulkan dengan memasok amunisi kepada pasukan Israel.

Baca juga : Benjamin Netanyahu Dongkol Diprotes Mahasiswa AS terkait Palestina

Kelompok pakar independen PBB mengatakan penjualan, transfer dan pengalihan senjata, amunisi dan peralatan militer lain ke Israel harus dihentikan, dan bank serta perusahaan yang berinvestasi di produsen senjata juga berisiko dituntut berdasarkan hukum internasional.

Meskipun produsen senjata yang memasok senjata ke Israel berisiko terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional, para investor keuangan mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban.

"Kegagalan untuk mencegah atau memitigasi hubungan bisnis mereka dengan produsen senjata yang mentransfer senjata ke Israel dapat berubah dari terkait langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia menjadi berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Ini berdampak pada keterlibatan dalam potensi kejahatan kekejaman," kata para ahli PBB dalam pernyataan.

Di antara beberapa investor institusi terkenal yang disebutkan dan didesak untuk mengambil tindakan tersebut ialah Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, dan Wells Fargo & Company.

Setidaknya 37.431 orang telah tewas dan 85.653 terluka dalam perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan pimpinan Hamas mencapai 1.139 orang karena puluhan orang masih ditawan di Gaza. (Z-2)