visitaaponce.com

KOALISI Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan (SP 1) kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal ini terkait 9 poin permasalahan di Jakarta yang belum diselesaikan dengan baik. 

Salah satu perwakilan KOPAJA dari LBH Jakarta Jenny Silvia, mengatakan penyerahan SP 1 ini bersifat krusial. Karena menyengkut standar kehidupan yang layak bagi warga Jakarta. Beberapa poin yang diangkat seperti buruknya kualitas udara di Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih di Jakarta sebagai swastanisasi air, hingga persoalan reklamasi yang masih terus berlanjut. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Gelar Mudik Gratis buat 20 ribu Orang, Ini Syaratnya

“Hal krusial karena berkaitan langsung dengan peningkatan standar kehidupan yang layak bagi warga di DKI Jakarta. Serta pemenuhan terhadap standar kehidupan tersebut harus didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya,” kata Jenny di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/4). 

Koalisi warga ini menuntut Anies selaku pejabat publik dan Gubernur DKI Jakarta untuk secara serius menuntaskan masalah tersebut. Penyelesaian pun diminta secara structural dan berkelanjutan. 

Selama 6 bulan ke depan, sambungnya, pihak koalisi akan berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap tuntutan tersebut. Dengan memantau penuntasan 9 poin permasalahan tersebut. 

“Kami mendesak bapak Anies Baswedan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kalau tidak, kami harus sampaikan bahwa pak Anies harus di DO, di dropout dari DKI Jakarta karena tidak berhasil memimpin DKI Jakarta,” pungkasnya.

Adapun 9 poin ermasalahan Warga DKI Jakarta yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi selama ini, di antaranya: 

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN);

2. Sulitnya akses air bersih di jakarta sebagai swastanisasi air;

3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir; 

4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. 

5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di teluk Jakarta; 

6. Reklamasi yang masih terus berlanjut; 

7. HUnian yang layak masih menjadi masalah krusial; 

8. Penggusuran paksa masih menghantui masyarakat Jakarta; dan 

9. Belum maksimalnya penanganan covid-19 serta dampak sosialnya.

(OL-6)