visitaaponce.com

KOMISI Yudisial akan mengawasi sidang gugatan ganti rugi desain industri produk genset di Pengadilan Niaga Jakata Pusat.

Hal tersebut terkait dengan surat yang dilayangkan pihak tergugat kepada Komisi Yudisial.

”Fungsi pengawasan Komisi Yudisial lebih kepada mencegah hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim,” kata Miko Ginting, Juru Bicara Komisi Yudisial, Jumat (13/10).

”KY akan mencoba memeriksa apakah dasar permohonan beralasan atau tidak,” ujar Miko Ginting.

Juru Bicara KY tersebut menambahkan pemantauan atau pengawasan KY dilakukan tidak untuk masuk ke materi pemeriksaan, seperti misalnya apakah satu pihak memiliki legal standing atau tidak.

Sidang gugatan ganti rugi desain industri produk genset bergulir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 76/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Sidang dipimpin Ketua Mejalis Hakim Bambang Sucipto dan R Bernadette Samosir serta Dariyanto sebagai Hakim Anggota.

Dalam perkara ini gugatan diajukan CV Rajawali Diesel. Sementara tergugat adalah Tommy Admadiredja sebagai tergugat 1, dan PT Pelangi Teknik Indonesia sebagai tergugat 2.

Kuasa hukum tergugat, Ichwan Anggawirya telah bersurat kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Surat itu dilayangkan Ichwan pada 4 September 2023.

Ichwan mempersoalkan salah satu anggota majelis hakim di sidang gugatan ganti rugi (perkara No 76/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst.) adalah ketua majelis hakim dalam sidang perdata sebelumnya (perkara No.78/PDT.SUS-HKI/DESAIN INDUSTRI RI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.) yang melibatkan pihak yang sama.

”Agar perkara ini tetap ditangani secara profesional sesuai dengan harapan dan kepercayaan kami terhadap peradilan di Indonesia,” kata Ichwan.
 

Sementara itu kuasa hukum penggugat Adidharma Wicaksono menyatakan pihaknya memiliki kepentingan dalam perkara gugatan Ganti Rugi Desain Industri produk genset di Pengadilan Niaga Jakpus. Ia menyebut penggugat memegang letter of authorization untuk menjual genset. (RO/J-1)