visitaaponce.com

DALAM rangka menjaga laju inflasi tetap terkendali jelang akhir tahun 2023, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) DKI Jakarta menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor BI Perwakilan DKI, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

High Level Meeting TPID tersebut dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Jakarta Arlyana Abubakar, juga perwakilan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang begerak di bidang ketahanan pangan.

Heru mengatakan, HLM TPID ini digelar untuk melakukan koordinasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang akhir tahun 2023, yang di dalamnya ada HBKN Natal dan Tahun Baru. Karena secara historis saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, komoditas pangan akan terdorong naik.

Baca juga : Inflasi Kota Bandung Terendah di Jawa Barat

“Kita harus terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk menjaga inflasi di DKI tetap terkendali dengan baik. Terutama, kita harus mengantisipasi harga-harga pangan tetap stabil saat menjelang dan saat perayaan HBKN Natal juga Tahun Baru,” kata Heru.

Baca juga : Beras dan Mi Instan Penyumbang Utama Inflasi di Kalsel

Diungkapkan Heru, DKI Jakarta memiliki pangsa ekonomi dan inflasi tertinggi terhadap nasional, sehingga perbaikan ekonomi dan pengendalian inflasi DKI Jakarta akan berdampak signifikan terhadap nasional. Untuk diketahui, pada Oktober 2023, inflasi DKI Jakarta menempati peringkat ketiga terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia, yaitu sebesar 2,08% (year on year/yoy).

“HLM TPID ini juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo. Arahan dari Presiden, di antaranya Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengendalikan inflasi dengan menjaga kestabilan harga barang dan kebutuhan pokok di pasar dengan memantau harga riil di pasar dan turun ke lapangan. Jika ada masalah, segera lakukan intervensi agar harga barang kembali stabil, serta tetap waspada terhadap dampak dari fenomena iklim El Nino,” ungkap Heru.

Adapun, upaya yang telah dilakukan TPID DKI dalam mengantisipasi HBKN Natal dan Tahun Baru pada sektor pangan, di antaranya adalah pemantauan rutin terkait ketersediaan harga dan mutu oleh Perangkat Daerah (PD) Pemprov DKI, BUMD, BI dan Satgas Pangan. Selain itu, menjaga pasokan pangan yang masuk ke DKI Jakarta, di antaranya melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan kerja sama antar pelaku usaha untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Pemenuhan Pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) secara business to business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 38 kabupaten/kota di 9 provinsi.

Kemudian, mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui pemberian bibit, serta mengendalikan ekspektasi inflasi melalui Gerakan Pangan Murah di kelurahan, kecamatan dan gerai pangan. TPID DKI juga bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan harga pangan di Jakarta dan melakukan komunikasi efektif menggunakan media massa, media sosial dan talkshow.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai upaya untuk memperluas dan mengakselerasi digitalisasi pembayaran di Jakarta. Upaya yang dilakukan di antaranya, transformasi digital pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui beberapa program, seperti implementasi Retribusi Online System (ROS), permohonan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) digital, permohonan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan laporan jual digital pada portal pajak online dan JAKI, e-BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), virtual account Bank DKI, dan perporasi online.

Selain itu, juga digencarkan digitalisasi bantuan sosial, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Umum JABODETABEK (IEPTJ), serta transformasi digital pemasaran UKM melalui implementasi QRIS pada bazar/pameran, pendaftaran 7.000 UKM sebagai merchant QRIS, dan sebanyak 28.314 UKM telah terfasilitasi pemasaran digital.

Untuk diketahui, upaya perluasan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara nontunai yang telah dilakukan di DKI Jakarta ini mengalami kenaikan dari 12,06% pada 2022 menjadi 40,19% pada 2023 (cut off per 30 September 2023). (Z-8)