visitaaponce.com

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melakukan tes mandiri terkait penanganan virus korona (covid-19). Selain sudah mendapat izin dari pemerintah pusat, proaktif tes itu juga untuk mengetahui lebih cepat status warga yang diduga terjangkit virus tersebut. Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil mengatakan itu seusai rapat koordinasi terkait penanganan covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, rakor selain dihadiri unsur kesehatan yang terkait langsung juga diikuti perwakilan DPRD Jabar. “Kemarin, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus
Corona (Achmad Yurianto) sudah mengumumkan akan melakukan desentralisasi tes. Kami, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik,” katanya di Gedung Sate, Bandung, kemarin. Ia menjelaskan, dengan diberlakukannya proaktif tes Pemprov Jabar akan memeriksa langsung sampel spicemen yang sebelumnya hanya bisa diperiksa di laboratorium Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta. Selain hasil pemeriksaan bisa lebih cepat diketahui, ia memastikan cara tersebut mampu menjangkau masyarakat yang lebih banyak. Sebab, lanjut Emil, sebelumnya Kemenkes hanya memeriksa sampel spicemen dari pasien dalam pengawasan (PDP). “Tetapi dengan dilakukannya desentralisasi tes, semua yang dicurigai berhubungan dengan PDP, meski masih pemantauan, akan diperiksa. Bedanya, dulu ODP (orang dalam pemantauan) tidak dites. Sekarang dites setelah desentralisasisasi tes,” tuturnya. Dengan begitu, Emil optimistis akan semakin banyak warga yang lebih cepat tertangani sehingga penyebaran covid-19 bisa diminimalisasi. “Ini membantu memperluas penanganan orang yang terpantau,” jelasnya. Gubernur mengatakan, tes secara proaktif diperlukan karena melihat situasi saat ini, apalagi Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menetapkan kasus covid-19 sebagai pandemi global. Melalui cara ini pula ia berharap bisa lebih cepat mengetahui warga yang ternyata positif terjangkit virus tersebut.
“Kami mohon bila ada warga yang positif jangan sampai pemda (pemerintah daerah) tidak tahu,” ujarnya. Sebab, lanjut Emil, hal itu akan mempersulit penelusuran
untuk mengetahui pasien tersebut berhubungan dengan siapa saja. Meski begitu, Gubernur menjamin
informasi yang diperoleh pasien positif korona hanya untuk konsumsi pemerintah. “Tidak boleh ada data diri dan alamat yang diumumkan. Kami butuh
data itu untuk tindakan-tindakan terukur.” Pengumuman terkait adanya pasien yang positif terjangkit korona tetap berada di pemerintah pusat. Perkuat layanan RS Ia juga memastikan bahwa pihaknya  sangat siap melaksanakan proaktif tes tersebut. Pengetesan akan dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dan Universitas Padjajaran (Unpad). Semua prosedur pengetesan dilakukan sesuai dengan standar WHO. Pemprov Jabar juga terus memperkuat sistem layanan RS. Salah satunya dengan menambah dua RS di ring II dari semula 25 menjadi 27 RS. Pihaknya juga telah mengirimkan kebutuhan tambahan untuk RS terkait penanganan covid-19, antara lain alat pelindung diri. Penguatan juga dilakukan dari sisi anggaran dengan menyepakatinya bersama DPRD Jabar. Untuk penanganan covid-19, ujarnya, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar. (N-1)