visitaaponce.com

WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengatakan, kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan bagian dari praktik good governance dan modern dalam penyelenggaraan negara.

"LPS menjamin dan memperkuat ketenangan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan nasional," kata Gobel, Selasa (27/12).

Hal itu ia kemukakan dalam acara sosialisasi Peran dan Fungsi LPS dalam Menjamin Stabilitas Sistem Perbankan di Indonesia. Acara yang berlangsung di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, itu juga hadir Plt Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS Rudi Rahman dan Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto. Acara itu terselenggara atas kerja sama LPS, DPR, dan Yayasan Cahaya Rakyat Gorontalo.

Dimas mengatakan, sejarah kehadiran LPS adalah krisis 1998. Saat itu, ada sejumlah bank yang ditutup dan bank yang mengalami kredit macet sangat parah. Untuk menjamin simpanan nasabah, pemerintah menjadi penjaminnya dan mengambil alihnya.

Berdasarkan pengalaman itu, kemudian dibentuk LPS agar setiap ada masalah dengan dana publik di perbankan maupun asuransi maka sudah ada sistem dan lembaga yang siaga. Hal itu terbukti efektif ketika ada krisis 2008 maupun 2014. LPS hadir berkat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan berdiri resmi pada 2005.

Walaupun sudah ada LPS, kata Gobel, publik masih tetap dihadapkan pada masalah seperti pada kasus pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, penipuan forex (transaksi penukaran mata uang), dan lain-lain.

"LPS harus progresif dalam memberikan perlindungan dan ketenangan publik. Karena di Gorontalo banyak yang tertipu oleh kasus-kasus tersebut, saya sudah mengimbau kepada rakyat Gorontalo agar jangan ikut-ikutan dan berhati-hati dengan pinjol, forex, dan tawaran investasi," katanya.

"Jadi jika mau pinjam atau investasi, lihat dulu sudah dijamin LPS atau belum. Jika ada maka aman," katanya.

Baca juga: KRPI Dorong Pemerintah Terus Beri Perlindungan Wajib Pekerja

Pada kesempatan itu, Gobel menerangkan bahwa secara umum ekonomi nasional memberikan gambaran yang optimistis. Menurutnya, ekonomi nasional bisa tetap tumbuh di atas 5 persen.

"Kita tetap optimis, walaupun dibayangi kenaikan inflasi dan kondisi ekonomi global yang memburuk akibat perang Rusia-Ukraina," ujarnya.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan, lanjut Gobel, yakni mendorong UMKM, menjaga penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mengawal ekspor. Khusus untuk Gorontalo, katanya, harus menjaga pertanian, kelautan, dan UMKM.

Dimas menerangkan, saat ini ada 1.716 bank, yaitu 106 bank umum dan 1.610 BPR. Sedangkan jumlah bank yang ditutup ada 118 bank, yaitu 1 bank umum dan 117 BPR.

Di hari yang sama, Gobel juga mengadakan kegiatan bakti sosial di Kota Gorontalo. Gobel membagikan 45 alat dan mesin pertanian (alsintan), yaitu 35 pompa air untuk pertanian dan 10 traktor. Selain itu, juga membagikan selimut, seprei, jaket, sembako, dan biskuit (untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui).

Gobel mengatakan, bantuan alsintan merupakan program aspirasi dirinya sebagai anggota DPR yang diajukan ke kementerian pertanian. "Jadi ini bagian dari program pemerintah pusat dan bentuk kepedulian Presiden Jokowi terhadap sektor pertanian. Namun distribusi alsintan ini tergantung perjuangan kita sebagai anggota DPR," katanya.

Hingga saat ini, Gobel telah mendistribusikan 270 alsintan dan pada 2023 akan menghadirkan 120 alsintan lagi. "Membangun pertanian merupakan solusi strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Gorontalo dan mengangkat kemiskinan di Gorontalo."

Namun Gobel menekankan, solusi terbaik dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat adalah melalui pembangunan sumber daya manusia. "Jangan hanya fisik yang dibangun. Bukan hanya masjid yang dibangun, tapi manusianya juga yang harus dibangun. Ini investasi jangka panjang, membangun SDM Gorontalo," tandasnya. (RO/OL-16)