LaNyalla Hadiri Haul KH Abu Bakar Cholil di Pasuruan
![LaNyalla Hadiri Haul KH Abu Bakar Cholil di Pasuruan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/01/638a60971e59d4109417b60788c76533.jpg)
MENGUTIP pernyataan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, tokoh dan ulama yang berperan penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan umat Islam wajib membela Pancasila.
Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Haul ke-8 KH Abu Bakar Cholil di Ponpes Metal Muslim Alhidayah, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (2/1).
"Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggung jawab. Umat Islam wajib membela Pancasila, karena ini sudah mujma' alaih, atau konsensus para ulama," kata LaNyalla mengutip pernyataan KH As'ad Syamsul Arifin.
LaNyalla menjelaskan, hal tersebut sangat wajar mengingat sangat banyak pendiri bangsa yang berlatar belakang ulama.
"Mereka bukan orang sembarangan. Jiwa dan pikiran luhur mereka lah yang mengantarkan bangsa ini memilih sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila," jelasnya.
Sayangnya, Pancasila sudah ditinggalkan. Bangsa ini memilih sistem demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar yang kapitalistik.
"Oleh karena itu, saya menawarkan peta jalan untuk mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan Rakyat. Kita kembali ke Pancasila, kita kembalikan UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar, melalui teknik adendum. Bukan diubah total menjadi konstitusi baru," terangnya.
LaNyalla menjelaskan, demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang paling cocok bagi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sistem syuro, dengan lembaga tertinggi negara sebagai perwakilan dan penjelmaan seluruh rakyat.
"Begitu pula dengan sistem ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya adalah negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya," ujarnya.
Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama. Koperasi atau usaha rakyat. Lalu perusahaan negara. Kemudian swasta, baik swasta nasional maupun asing.
Baca juga: Kapolres Flotim Gelar Aksi Cepat Tanggap Bersihkan Pohon Tumbang
"Posisi pembagiannya tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama," katanya.
Menurutnya, konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam.
"Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya harus dikuasai negara," jelasnya.
Bahkan, dalam hadis riwayat Ahmad diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi commercial goods. "Hal ini juga tertulis dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya 'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya'," jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, sudah seharusnya umat Islam yang memiliki andil besar dalam lahirnya negara ini, kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini.
"Itulah mengapa saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsa dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter," ujarnya.
LaNyalla berharap bangsa ini tidak mengulangi praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. "Sudah seharusnya Indonesia kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Negara yang menjadi harapan hidup penduduk bumi. Karena Indonesia sangat mungkin untuk menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penghasil oksigen dunia melalui kekayaan biodiversity hutan kita," katanya.
Ketua DPD didampingi Staf Ahli Ketua DPD Baso Juherman. Dalam acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Bakorwil Malang Budi Santoso, Bupati Pasuruan yang diwakili oleh Wakil Bupati KH Abdul Mujib Imron, mantan Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, Nyai Hajjah Mutmainnah, KH Agus Masruri, serta Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan, M Ravi. (RO/OL-16)
Terkini Lainnya
Ketua DPD RI Buka Bersama Senator Terpilih, Komeng Tanya Beda Sistem Indonesia dan Amerika
DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
Kesepakatan WTO Ancam Nelayan Indonesia, LaNyalla Ingatkan Pemerintah Utamakan Rakyat
Bertemu Kapolda Jatim, Ketua DPD RI Bahas Pentingnya Kembali ke Sistem Negara Sesuai Pancasila
LaNyalla Kecewa dengan MPR
Amendemen UUD 1945, PDIP: Harus Dilakukan Secara Cermat
PBNU Siap Kelola Tambang dengan Halal, Muhammadiyah belum Beri Kepastian
Pengurus Baru IPPNU dan IPPNU Kota Bandung Dilantik
BKPM: Dalam 15 Hari, Izin Tambang PBNU di Kaltim akan Diterbitkan
Pancasila Sejalan dan Tergolong Syariat Islam
Sako Pramuka Ma’arif NU: Integrasi Kepanduan dengan Nilai Nasionalisme dan Keagamaan
Zikir, Doa, Qunut Nazilah untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap