visitaaponce.com

KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto. Dalam pertemuan itu, LaNyalla membahas berbagai hal, salah satunya semangat yang disuarakan berbagai elemen masyarakat untuk mengembalikan sistem negara ke UUD'45 naskah asli yang berpedoman pada Pancasila. 

LaNyalla dalam pertemuan yang berlangsung di Polda Jatim, Jumat (17/11), siang, mengatakan, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era Reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara. 

"Saya tetap istiqamah dengan perjuangan ini. Karena dari semua kajian bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan di 1999 hingga 2002 telah mengubah 95% isi dari pasal-pasal UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal itu menyebabkan konstitusi hasil perubahan di era Reformasi itu meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Ini berbahaya untuk masa depan bangsa kita," kata LaNyalla. 

Saat ini, lanjut dia, kedaulatan dan penjelmaan rakyat digantikan dengan kedaulatan partai politik. Sementara ekonomi dengan mazhab pemerataan dan kesejahteraan juga telah digantikan menjadi ekonomi pertumbuhan. 

Bangsa ini, kata LaNyalla, memerlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna yang benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Itulah sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Yaitu sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. 

Hal ini yang kemudian memantik gerakan kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk mendesak MPR menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal mengembalikan sistem bernegara Indonesia sesuai rumusan pendiri bangsa yang termaktub di dalam UUD 1945 naskah asli atau sebelum dilakukannya amendemen pada 1999 hingga 2002 silam.

Baca juga: Bupati Purbalingga Tekan Angka Perkawinan Anak dan Stunting

Desakan itu telah disampaikan secara resmi oleh Presidium Konstitusi pada 10 November lalu. Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai Ketua Dewan Presidium Konstitusi membacakan maklumat itu di hadapan 1.349 elemen rakyat di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

"DPD RI juga telah mengambil sikap secara kelembagaan untuk menawarkan proposal kenegaraan kepada seluruh stakeholder bangsa, untuk kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Kemudian diperkuat dan disempurnakan dengan melakukan amendemen dengan teknik adendum, sehingga tidak mengganti konstruksi sistem bernegara asli Indonesia. Sekarang ketuanya Pak Tri Sutrisno. Jadi mohon doa saja perjuangan ini terus berjalan,"ujar LaNyalla dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/11).

LaNyalla optimistis, dengan dukungan dari Polri, kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan semakin aman dan nyaman. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menyampaikan pentingnya untuk menjaga situasi keamanan dan kenyamanan jelang tahun politik. Semangat ini pun terus disuarakan oleh DPD di berbagai daerah. 

"Namun untuk Pemilu yang akan dilaksanakan 2024, tentu harus bersama-sama kita menjaga Pemilu, jangan sampai chaos, semua harus berjalan damai," kata LaNyalla. 

Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyambut baik dan mengapresiasi semangat yang disuarakan DPD RI terutama dalam menyambut dan mendukung terciptanya pemilu yang aman dan nyaman. 

"Silaturahmi yang sangat bermanfaat dan sangat baik. Saya bangga silaturahmi dengan beliau, karena bagaimana pun beliau adalah tokoh Jawa Timur. Bisa sama-sama menjaga keamanan dengan baik terutama saat pemilu nanti," katanya. 

Pada pertemuan itu, turut hadir Wakapolda Jatim Brigjen Akhmad Yusep Gunawan; Karo Ops Polda Jatim Kombes Puji Santosa, Dirintelkam Polda Jatim Kombes Dekananto Eko Purwono, serta Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto. Sedangkan LaNyalla didampingi Irjen (Purn) Muhammad Arief dan Staf Ketua DPD RI Baso Juherman serta Ketua Kadin Kota Surabaya Muhammad Ali Affandi. (RO/I-1)