visitaaponce.com

KEPALA Daerah dan kepala perangkat daerah yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya pada Hari Nusantara (Harnus) di Kabupaten Kepulauan Tidore, Maluku Utara diminta terus melanjutkan program dan kerja-kerja nyata dalam memberdayakan ekosistem wilayah laut.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) juga mendorong pemerintah daerah (pemda) lain untuk serius membenahi dan menggali potensi lautnya.

Baca juga: Suku Baineo, Penjaga Terumbu Karang Pesisir Selatan Pulau Timor

Plh Dirjen Bina Adwil Kemendagri Amran mengatakan kepala daerah dan jajaran aparatur di daerah tidak boleh berhenti berinovasi dalam pelayanan publik. Pemda tidak boleh hanya fokus pada masalah administrasi, tetapi juga harus berani melakukan terobosan dalam menjaga, memberdayakan, dan memoles potensi di wilayah pesisir dan laut.

“Wilayah pesisir, laut, dan nelayan ini kerap tak diperhatikan keberadaannya. Padahal, ekosistem laut Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar. Bahkan, bisa mensejahterakan asalkan kepala daerah dan pejabatnya peduli dengan merancang program yang tepat dan anggaran yang mencukupi. Jangan lupa libatkan masyarakat sekitar. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi penonton,” ujarnya melalui keterangan tertulis,

Baca juga: Wilayah Pesisir Jadi Area Paling Terdampak Perubahan Iklim

Dia menerangkan pantai, keindahan bawah laut, serta keanekaragaman flora dan fauna di laut merupakan modal besar untuk menggerakan perekonomian. “Dalam pengelolaan juga harus memikirkan untuk jangka panjang. Bisa dengan tetap mempertahankan cara-cara tradisional yang menjunjung kearifan lokal. Bisa pula menggunakan teknologi, tapi yang tidak merusak lingkungan sehingga sumber daya yang ada bisa dinikmati generasi berikutnya dan berkelanjutan,” paparnya.

Amran mengungkapkan di antara kepala daerah dan kepala dinas yang mendapatkan Satyalancana Wira Karya ada yang berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Ada pula kepala daerah yang membuat aplikasi untuk memperbaiki hutan mangrove dan mempermudah akses nelayan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Ditjen Bina Adwil Kemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir. Terkadang tingginya jumlah tangkapan ikan nelayan belum diimbangi dengan pengetahuan cara pengolahan ikan yang tepat agar memberikan nilai tambah saat pemasarannya.

“Tujuh kepala dearah dan satu kepala dinas yang disematkan satyalancana kemarin bisa melihat masalah yang ada, lalu menemukan solusi yang tepat. Akan tetapi, keberhasilan yang telah dicapai ini tidak boleh membuat berpuas diri dan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan dan diperbaiki jika ada kekurangan,” pungkasnya. (P-3)