MPW PP Babel Gelar FGD, Pertanyakan Ekonomi Babel yang Semakin Lesu
![MPW PP Babel Gelar FGD, Pertanyakan Ekonomi Babel yang Semakin Lesu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/04/c32301e122cc67f30af96a5e14de55dd.jpeg)
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Bangka Belitung menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan buka bersama.
Disksusi tersebut bertajuk 'Rakyat Tak Menentu, Ekonomi Babel Lesu, Siapa Yang Bertanggung jawab' FGD dihadiri Ormas, LSM, hingga rekan - rekan Media se Bangka Belitung, di Markas MPW Pemuda Pancasila Babel.
Adapun yang hadir menjadi narasumber yakni, Syahril CEO Babel Pos, Ketua HNSI Babel Elly Rebuin, Tekhnokrap Prof. Saparudin serta stafsus dir PT Timah Tbk Ali Samsuri dan Teddy M Pengamat Pertambangan.
Baca juga : Bos-bosnya Dipenjara, Tambang Timah Ilegal di Babel Masih Marak
Doni Golput selaku moderator membuka diskusi dengan tema angka Rp271 triliun yang merupakan total kerugian negara oleh tambang yang sudah dihitung oleh ahli.
Terkait angka, kata Syahril ini bukan angka yang dikorupsi, tapi adalah angka atau total kerugian negara atas kerusakan yang dilakukan oleh tambang.
Sedangkan Elly Rebuin menyampaikan masyarakat Bangka Belitung dibikin gaduh oleh kejaksaan, karena membuat gaduh tanpa ada solusi.
Baca juga : Polri Dukung Penegakan Hukum Penambangan Liar di Lahan Konsesi PT Timah
“Masyarakat Babel jadi dampak atas apa yang dilakukan, meskipun hal ini baik tapi setidaknya ada solusi yang bisa membuat masyarakat tetap aman dan sejahtera," ucapnya.
Bahkan, kata Elly, ada masyarakat yang datang kerumah menanyakan perihal dapur keluarga yang memang mempengaruhi hasil atau pendapatan. "Banyak warga yang sudah datang ke rumah, semua curhat sama, yakni drastis tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya," tegasnya.
Doni menyampaikan ada beberapa poin hasil diskusi bersama tersebut. Salah satunya soal Rp271 triliun yang merupakan bukan uang tunai melainkan dampak asumsi kerusakan lingkungan Bertahun-tahun.
Lalu, Doni menuturkan Kejaksaan menimbulkan keresahan dan menyesatkan publik terkait nominal angka fantastis itu.
“Masyarakat Babel harus menanggung dampak ekonomi, karena hilang pekerjaan dan dilarang menambang,” ucapnya.
“Kejaksaan telah memperburuk citra Babel dengan menggoreng terus masalah timah dengan menggiring opini di media dan berbagai platform sosial media,” tandas Doni.
Terkini Lainnya
Transformasi Human Capital Pacu Kinerja Perusahaan
Dua Produsen Timah Terbesar Sepakat Dukung Tata Niaga Pertimahan
30 Jaksa yang Menangani Kasus Korupsi Timah dapat Pengamanan Khusus
Pakar Duga Ada Unsur Politis dalam Penanganan Kasus Korupsi Besar-besaran di Kejagung
Project Strategis Hilirisasi 2024, Perkuat Program Nilai Tambah Komoditas Mineral
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap