visitaaponce.com

ANGGOTA Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai secara umum persoalan timbangan tidak menjadi isu dalam kunjungannya ke beberapa titik stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) dan pangkalan elpiji subsidi di wilayah Yogyakarta. Semuanya dipastikan bukan karena kekurangan atau kelebihan timbangan.

"SPBE sudah menerapkan semua prosedur, tabung yang rusak dan expired langsung diperbaiki. Tabung yang bocor sudah disingkirkan. Masyarakat betul-betul mendapatkan tabung elpiji dengan jaminan kualitas dan keamanan yang bisa dipertanggung jawabkan,” kata Yeka.

Sebelumnya, Yeka melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, Jumat (21/6). Kegiatan itu juga dihadiri VP Retail Sales LPG Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno, Koordinator Subsidi Bahan Bakar Migas Kementerian ESDM Christina Meiwati Sinaga, dan Tim Pengawasan Metrologi Legal dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perdagangan.

Baca juga : Pengguna Elpiji 3 Kg Didata secara Digital untuk Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

Kunjungan tersebut ditutup dengan kegiatan focus group discussion (FGD) pengawasan penyaluran elpiji 3 kg bersama perwakilan dari pelaku UMKM, nelayan, petani, perwakilan SPBE dan pangkalan elpiji di Kantor Sales Area Yogyakarta PT Pertamina Patra Niaga, Yogyakarta.

Yeka merasa puas dalam kunjungannya kali ini di SPBE Jatirata Mitra Mulya. Dia juga mengharapkan SPBE lainnya dapat mengikuti prosedur yang sudah ditentukan agar kualitas tetap terjaga.

Putut Andriatno, menambahkan kunjungan langsung ke SPBE dan pangkalan bertujuan melihat langsung kondisi penyaluran elpiji khususnya tabung bersubsidi. "Melihat proses distribusi elpiji mulai dari SPBE hingga ke pangkalan. Alhamdulillah hasil kunjungan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Baca juga : Mendag Sebut Pengawasan di SPPBE Cimahi Dilakukan Ketat

Untuk di SPBE, terang dia, telah dilakukan pengukuran dan penimbangan. Hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Situasi dan kondisi pelayanan di pangkalan juga sudah baik, semisal stok aman, kemudian dilakukan penimbangan dan hasilnya bagus.

"Sebagai erusahaan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk menyalurkan elpiji 3 kg, kami berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat menerima elpiji 3kg sesuai dengan haknya. Jadi masyarakat menerima elpiji dengan mudah dan dengan berat yang sesuai ketentuan," tambah Putut.

Pada proses tinjauan langsung tersebut, pimpinan Ombudsman beserta rombongan juga mengecek pelaksanaan pendataan konsumen elpiji 3 kg. “Agar membuat penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dengan program Subsidi Tepat LPG, Pertamina juga mengharapkan kerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah serta dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) untuk turut ikut melakukan pengawasan pendistribusian elpiji termasuk elpiji 3 kg,” ucap Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyebut pihaknya akan terus meningkatkan sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran elpiji 3 kg berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat. (J-2)