Tjahjo Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi KPK
![Tjahjo Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi KPK](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2021/02/6bab92eacae214587c8894bc594935ad.jpg)
MENTERI PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan dukungannya terhadap penguatan jabatan fungsional di KPK. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk Kementerian PAN-RB mendorong percepatan penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
"Kementerian PANRB siap mendukung pembentukan jabatan fungsional baru di KPK," ujar Menteri Tjahjo saat Audiensi KPK ke Kantor Kementerian PANRB, Kamis (11/02).
Di dalam mengusulkan jabatan fungsional baru, sambung Tjahjo pihaknya menyampaikan beberapa catatan kepada KPK. Dalam penetapan jabatan fungsional, instansi pengusul perlu memperhatikan beberapa hal, seperti adanya mandat atau kebutuhan akan jabatan fungsional tersebut, perbedaan dengan jabatan fungsional yang sudah ada, jenjang karier, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
Hal yang tidak kalah penting adalah penetapan jabatan fungsional harus memperhatikan keberlangsungan pola karier pegawai. "Oleh karena itu, sangat penting untuk dicermati bagaimana keterkaitan satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Perlu dirangkum apa yang menjadi spesialisasi dari jabatan tersebut, sehingga nantinya pola karier dalam jabatan tersebut tidak mandek".
Tjahjo berpesan kepada KPK agar dalam melakukan mengembangkan jabatan-jabatan fungsional baru, basisnya harus sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi. "Seperti arahan Presiden, yang penting sesuai kebutuhan, bukan keinginan," tegasnya.
Baca juga: KPK Terus Telusuri Aliran Uang Edhy Prabowo
Pada 2020 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tentu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian jabatan. Dikatakan, jabatan di KPK terdiri dari rumpun struktural, spesialis, dan staf atau administrasi yang sedianya akan disesuaikan ke dalam jabatan-jabatan yang ada di ASN.
"Ini yang kami kaji dan akan kami kukuhkan. Tentunya bekerja sama dan meminta bantuan kepada Kementerian PANRB agar seluruh jabatan fungsional yang ada di KPK ini ada rumahnya," jelas Firli.
Firli mengungkapkan, KPK telah melakukan inventarisasi jabatan fungsional. Ada beberapa jabatan yang sudah dicoba untuk dimasukkan ke dalam rumah jabatan yang ada di kementerian dan lembaga, tetapi masih ada yang kurang tepat.
"Hal ini yang perlu dibahas secara paralel agar tidak tertatih-tatih," tukasnya.
Audiensi KPK ke Kantor Kementerian PANRB turut dihadiri oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, Plt.
Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, dan Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi. Serta hadir dari jajaran KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, serta pejabat pimpinan tinggi madya di lingkup KPK. (OL-4)
Terkini Lainnya
Deretan Kasus Besar Dalam Dunia Pajak yang Menghebohkan Publik
Dinasti Politik Ancam Agenda Reformasi
Perubahan Nomenklatur Wantimpres Jadi DPA Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi
Kemnaker Optimis Capaian Survei Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi
Romo Magnis: Reformasi Satukan Keragaman tapi Gagal Berantas KKN
Ancaman Mogok Kerja Dokter Korea Terbesar karena Perselisihan Reformasi Medis
Kemenko PMK: Reformasi Birokrasi Fokus Turunkan Angka Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Gubernur Kalimantan Selatan Klaim Reformasi Birokrasi di Wilayahnya Berhasil
Imigrasi Palu Berkomitmen Menjaga Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
Penambahan Jumlah Kementerian akan Membuat Penyelenggaraan Negara tidak Efektif
Pemerintah Gelar Sosialisai PSN Sektor Perkebunan di Sumatera
Perlukah Moderasi Beragama Dikembangkan sebagai Budaya Keilmuan?
Menghirup Kecubung Pemberantasan Korupsi
Anak Korban Tindak Kekerasan Orangtua
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap