MK Hapus Syarat Usia Kepala Daerah di Pilpres, Pakar Lebih Parah dari Orde Baru
![MK Hapus Syarat Usia Kepala Daerah di Pilpres, Pakar: Lebih Parah dari Orde Baru](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/24a5cc2fd86f16089fbbc4f840e2821b.jpg)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Putusan itu otomatis membuka peluang bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti pilpres 2024.
Melalui putusan itu, syarat pendaftaran sebagai capres-cawapres dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Meskipun sosok tersebut masih belum mencapai batas usia paling rendah yakni 40 tahun.
Belakangan, nama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang saat ini masih berusia 36 tahun disodorkan oleh beberapa Partai Politik untuk menjadi Cawapres. Putusan MK ini memuluskan jalan putra Presiden Jokowi ini untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Putusan MK Berubah Saat Anwar Usman Ikut Rapat, Pengamat: Ada Konflik Kepentingan
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai, keputusan tersebut justru menurunkan legitimasi dari MK. "Yang pertama terhadap MK-nya sendiri yang menurut saya legitimasinya akan semakin turun, bahwa ternyata ada kaitan dan kepentingannya nyata antara ketua MK dengan Gibran", ujar Bivitri di Jakarta, Senin (16/10).
Jika benar Gibran maju dalam kontestasi Pilpres usai putusan MK yang memuluskan langkahnya, Bivitri melihat dinasti politik yang dibentuk saat ini jauh lebih buruk dibanding Orde Baru (Orba) karena menggunakan lembaga Yudikatif.
Baca juga: Pandangan Hakim Terbelah, MK Akhirnya Hapus Syarat Usia Minimum Capres-cawapres
"Bahkan kalah Orde Baru, ini lebih parah dibanding sejarah Indonesia yang pernah terjadi. Lebih parah kebijakannya dibanding Soeharto. Kalau Soeharto kan nggak pakai pengadilan tapi sekarang udah nyata sekali pakai pengadilan,” ungkapnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
MK: Tidak Ada Bukti Intervensi Jokowi Ubah Syarat Usia Capres Cawapres
Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres Kembali Diuji ke MK
NasDem: Mestinya Anwar Usman Diberhentikan sebagai Hakim MK
Dicopot Sebagai Ketua MK, Anwar Usman Merasa Jadi Korban Fitnah dan Politisasi
Profil Anwar Usman, Ketua MK yang Diberhentikan karena Skandal Dinasti Politik
Ketua MK Anwar Usman Diberhentikan, PKS: Kesegaran Bagi Demokrasi
Jokowi Titip Pesan Minta Agar Pemerintahan Selanjutnya Didukung
Pengamat Menilai Blusukan Gibran di Jakarta Syarat Muatan Politis
DKPP Pecat Ketua KPU, Wakil Ketua TKN Pastikan tidak Ada Cawe-cawe Presiden
Gibran Blusukan di Jakarta, Ini Respons Heru Budi
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Tidak di IKN, Akan Digelar di Senayan
Gibran Ikut Pj Gubernur Blusukan ke Kali di Jakarta Barat
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap