Pemakzulan Jokowi, Istana Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
![Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/23317555f2388ebf3bf2441cf325e74e.jpg)
UPAYA pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga memuat kepentingan politik elektoral menjelang Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan pihak Istana, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.
"Ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral," ujar Ari saat dikonfirmasi, Jumat, 12 Januari 2024.
Ari menjelaskan pemakzulan terhadap presiden sudah diatur jelas oleh konstitusi. Proses tersebut harus melibatkan DPR,MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dengan syarat-syarat yang ketat. Diluar itu adalah tindakan inkonstitusional," bebernya.
Baca juga: JK Sebut Jokowi Bisa Jadi Saksi di Bawaslu, Anies: Memang Datanya dari Beliau
Selain itu, Ari memastikan Presiden Joko Widodo akan terus bekerja hingga akhir masa jabatan. Terkait ada atau tidaknya pelanggaran pemilu, Ari menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Jadi, apabila terjadi pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu," terangnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100. Mahfud menerima permintaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca juga: Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Presiden Jokowi Capai 24 Persen, Mengapa?
"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," kata Mahfud MD saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024.
Mahfud mengatakan sebanyak 22 tokoh dari Petisi 100 datang ke kantornya, beberapa diantaranya Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Kepada Petisi 100, Mahfud menjelaskan urusan pemakzulan bukan diproses oleh Menko Polhukam.
"Saya bilang urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam," jelasnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Besok, Presiden Dijadwalkan Lepas Atlet Olimpiade Paris 2024
Presiden Tunggu Sarpras Siap untuk Ngantor di IKN
Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto Akui Bahas Pilgub Sulsel Bersama Jokowi
Jokowi Yakin IKN Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Daerah Sekitar
Megawati Dianggap Masih Kecewa dengan Jokowi
Resmikan Bendungan Pamukkulu, Presiden Jokowi: Upaya Meningkatkan Ketahanan Air di Sulsel
Alasan Istana Tempatkan Kursi Prabowo Sejajar dengan Jokowi
Jokowi Ulang Tahun, Apa Ada Perayaan?
Jokowi Berkantor Seperti Biasa, Tak Ada Perayaan Ulang Tahun ke-63
Moeldoko Bantah Istana Intervensi Proses Hukum Hasto di KPK
Upacara HUT Ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta, DPR: Itu Pemborosan
Istana Proses Surat Undur Diri Firli Bahuri dari KPK
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap