Bahlil Sebut Negara Maju Banyak Mendikte Negara Berkembang
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia gusar dengan sikap negara-negara maju yang bertindak tidak adil pada negara-negara berkembang. Hal itu menurutnya dapat dilihat dari sikap dan ketentuan internasional yang seolah menahan kemajuan negara berkembang.
Salah satu ketidakadilan yang saat ini menimpa negara berkembang ialah mengenai penetapan harga karbon. Karbon yang dihasilkan oleh negara-negara maju dipatok tinggi, bahkan menyentuh US$100 per ton, sedangkan negara berkembang hanya di kisaran US$20 per ton.
"Negara maju itu harga karbon bisa US$100 per ton, sedangkan negara berkembang, seperti Indonesia hanya US$20 per ton. Ini sama-sama karbon, di mana bedanya?" tuturnya dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Kamis (2/2).
Hal itu menurutnya tak adil lantaran banyak negara maju memiliki kapasitas penghijauan yang lebih sedikit dibanding negara berkembang. Alasan tersebut dinilai tak relevan, padahal harga karbon ditujukan dalam rangka transisi energi fosil ke energi bersih.
Di saat yang sama, masih banyak negara maju yang mengharapkan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang. Bahlil menganggap itu sebagai anomali berpikir yang tidak menginginkan negara berkembang untuk maju.
"Kalau begitu alasannya, apa perlu Indonesia menggunduli semua hutannya agar harga karbon ini bisa sama dengan negara-negara maju? Ini suatu anomali berpikir di dalam transisi energi," kata dia.
Bahlil juga meminta negara maju tak melulu mendikte kebijakan lingkungan yang dimiliki oleh negara berkembang. "Kami Indonesia tahu bagaimana mengatur lingkungan. Negara yang hutannya sudah habis jangan ajari kami untuk menjaga lingkungan," ujarnya.
Dia geram lantaran salah satu upaya pemerintah menjaga lingkungan melalui hilirisasi justru digugat ke Organisasi Dagang Internasional (WTO). "Itu (hilirisasi) bukan hanya soal nilai tambah, tapi agar tidak ada ilegal mining, tapi malah kami dibawa ke WTO oleh sama Uni Eropa. Padahal kami mau jalankan SDG. Jadi Itu tidak masuk akal," pungkasnya. (OL-8)
Terkini Lainnya
DPR Semprot Bahlil Soal Investasi Asing di IKN
Ormas Kelola Tambang, Bahlil: Masyarakat Kecil juga Diberikan
Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang
Bahlil: PBNU akan Kelola Tambang Batu Bara Eks Bakrie Grup
Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor
Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan
Indonesia Desak Negara Maju Penuhi Janji Pendanaan Pengurangan Emisi
Jokowi: Kesehatan Menjadi Fundamen, Peluang Indonesia Meraih Peluang untuk Menjadi Negara Maju
Studi: Tingkat Kesuburan Global Terus Merosot
Angka Bundir Korea Selatan Tertinggi di Antara Negara Maju
Kerjasama Selatan-Selatan Penting untuk Hadapi Negara Maju
BPIP Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas dan Kritis Demi Indonesia Maju
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap