visitaaponce.com

Menteri ESDM Minta Insentif Kendaraan Listrik Tak Jadi Polemik

Menteri ESDM Minta Insentif Kendaraan Listrik Tak Jadi Polemik
Mobil listrik sedang mengisi baterai di fasilitas SPKLU(MI/Ramdani)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menginginkan agar kebijakan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) tidak menjadi polemik di ruang publik.

Seperti diketahui sejumlah kalangan mengkritisi bantuan diskon harga pembelian mobil listrik oleh pemerintah. Namun, Arifin menegaskan insentif diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar KLBB di Tanah Air.

"Saya ingin (insentif) ini tidak menjadi polemik. Kita kan perlu berusaha. Sekarang kami tengah meningkatkan permintaan (pasar) kendaraan listrik," ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (19/5).

Baca juga : PEVS 2023 Dorong Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Tanah Air

Arifin mengakui Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait tengah intens menyosialisasikan kebijakan insentif KLBB kepada masyarakat agar semakin banyak beralih menggunakan kendaraan listrik. Pasalnya, sampai saat ini penerima insentif KLBB masih amat minim.

"Kami perlu mempromosikan lebih gencar lagi, kemudian infrastruktur (KLBB) harus kita perkuat terus. Ini berangsur lah," ungkapnya.

Baca juga : Ragam Mobil Listrik Wuling Meriahkan PEVS 2023

Kementerian ESDM baru menerima 114 pendaftar untuk melakukan konversi motor listrik. Jumlah ini jauh dari target 200 ribu unit motor listrik baru yang mendapat potongan harga pembelian sebesar Rp7 juta per unit. Arifin berharap masyarakat bisa memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut.

"Sekarang insentifnya sudah ada, tinggal kita dorong, sektor-sektor ini perlu didorong ini. Motor-motor yang sudah tua-tua yang kita targetkan 10 (konversi) tahun ke atas dulu," pungkasnya.

Pengamat otomotif Bebin Djuana berpandangan kendala yang dialami dalam penyaluran insentif KLBB ialah pada masalah teknis dan birokrasi yang berbelit.

Produsen mobil dan motor listrik misalnya, harus memenuhi persyaratan produksi dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.

"Seharusnya proses penyaluran harus sederhana, dan tidak ruwet birokrasinya. Pabriknya harus membuat laporan produksi terkait TKDN baru potongan tersebut diberlakukan," terangnya.

Bebin juga mendorong pemerintah untuk menerima lebih banyak produsen kendaraan listrik agar lebih menarik minat konsumen. Saat ini, insentif mobil listrik diberikan kepada perusahaan Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5. Untuk insentif motor listrik sudah ada 10 pabrikan dengan 14 merek.

"Perlu masuknya merek-merek baru, dan merk yang sudah ada juga memproduksi kendaraan listrik, paling tidak jenis hydrid," sebutnya.

Sebelumnya, calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5), menyebut kebijakan pemberian insentif kendaraan listrik harus tepat sasaran. 

Jangan sampai, katanya, bantuan tersebut akan menambah emisi dengan banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan raya.

"Mobil listrik itu pemiliknya tidak membutuhkan subsidi. Pengalaman kami di Jakarta, ketika ada kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan dan menambah kemacetan di jalan," ucapnya dikutip dari tayangan video Metro TV beberapa waktu lalu.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mendorong pemerintah memprioritaskan bus listrik untuk menerima insentif, guna menarik masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat