visitaaponce.com

KINERJA produksi dan lifting kuartal I 2023 yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu mesti terus dijaga momentumnya dengan melakukan berbagai langkah. Target produksi dan lifting migas nasional pada 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah lebih tinggi dari persetujuan WP&B pada 2023.

Itu disampaikan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam arahannya di Rapat Kerja Produksi, Metering, dan Pemeliharaan Fasilitas Tahun 2023, Senin 29 Mei 2023. Kegiatan di Surabaya, Jawa Timur, yang berlangsung selama tiga hari dari 28 Mei hingga 31 Mei 2023 tersebut diikuti seluruh fungsi terkait di SKK Migas, pimpinan tertinggi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), teknologi provider, dan stakeholders terkait lain dengan jumlah peserta sekitar 500 peserta pada hari pertama.

"Rapat Kerja Produksi, Metering, dan Pemeliharaan Fasilitas Tahun 2023 merupakan salah satu upaya dari SKK Migas untuk merumuskan langkah-langkah dan strategi dalam rangka mencapai target produksi jangka pendek 2023 dan sekaligus mewujudkan visi jangka panjang tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD)," katanya. "Kondisi ini menuntut kita untuk terus mencari upaya untuk mengatasi kendala produksi, meningkatkan produksi dari lapangan migas aktif, mengaktifkan lapangan migas idle, serta melakukan percepatan produksi dari sumur atau lapangan baru. Upaya tersebut tentu memerlukan produk dan teknologi yang tepat."

Baca juga: Capaian Lifting Migas 2022 di Bawah Target, SKK: Banyak Kendala

Dwi mengingatkan bahwa menyelesaikan berbagai tantangan di industri hulu migas membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi semua pihak untuk mencapai target. "Komitmen investasi hulu migas 2023 yang mencapai US$15,3 miliar harus dapat diserap seluruhnya. Momentum yang baik di kuartal I 2023 harus menjadi pendorong untuk implementasi program yang lebih masif dan agresif di kuartal II 2023 hingga akhir tahun nanti," ujar Dwi.

Dwi menyampaikan bahwa target produksi dan lifting migas nasional pada 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah lebih tinggi dari persetujuan WP&B pada 2023. Oleh karena itu, SKK Migas dan Kontraktor KKS terus mencari upaya Filling The Gap (FTG) dalam mencapai target nasional. Dalam rapat kerja tersebut dilakukan pembahasan yang mencakup antara lain production technology implementation-artificial lift optimization, debottlenecking production facility and stock reduction, gas fuel optimization and flare reduction, planned maintenance optimization, dan oil and gas measurement.

Baca juga: SKK Migas: Butuh Terobosan untuk Capai Target Produksi Migas 2022

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Asmeti (Asosiasi Sistem Metering Indonesia) Bhudyarso sangat mendukung dan bersinergi dengan SKK Migas untuk dapat mencapai target produksi. "Asosiasi Sistem Meter Indonesia siap mendukung kebijakan SKK Migas sebagai narasumber kompetensi profesi metering system custody transfer migas," tutur Bhudyarso dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5).

Ketua Umum Asmeti Daharmono menambahkan pihaknya juga meyakinkan pengguna bahwa produksi gas dan minyak terkirim dari lapangan ke klien sesuai volumenya. "Asmeti meyakinkan stakeholders bahwa produksi gas dan minyak di lapangan terkirim sampai ke user sesuai volumenya dan dengan enginer yang terkualifikasi," tutur Dharmono.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menyampaikan bahwa realisasi produksi cenderung menurun mengikuti trendline dari proyeksi produksi base. Namun demikian angka realisasi lebih besar daripada angka proyeksi produksi base sebagai dampak positif dari beberapa program yang berhasil.

Untuk mendukung upaya peningkatan produksi minyak dan gas, pemerintah terus melakukan perbaikan terms and conditions dalam Indonesia Petroleum Bidding Round. "Perbaikan tersebut antara lain split bagi hasil hingga 50:50 untuk kategori high-risk, First Tranche Petroleum (FTP) berkurang menjadi 10% (shareable), skema PSC secara fleksibel dengan investor diperbolehkan memilih skema cost recovery atau gross split, DMO price 100% ICP selama waktu masa kontrak dan perbaikan fiskal term lain," terang Tutuka.

Untuk mendukung lingkungan berkelanjutan di industri hulu migas, pemerintah terus memperkuat implementasi dari regulasi Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang lingkup penyelenggaraan CCS/CCUS pada kegiatan usaha hulu migas.
Potensi bisnis CCS/CCUS di industri hulu migas nasional, imbuhnya, sangat menjanjikan sehingga pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong implementasinya sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya saing industri hulu migas nasional. (Z-2)