DPR Minta Pemerintah Indonesia Jangan Mau Didikte IMF
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak mudah tunduk atas permintaan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) terkait pelonggaran kebijakan ekspor nikel. Menurutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk pelarangan ekspor nikel.
"Indonesia jangan mau didikte IMF soal kebijakan domestik terkait hilirisasi mineral, termasuk kebijakan mana yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (30/6).
Mulyanto menilai permintaan IMF yang disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6), tidak logis. Pasalnya saat ini Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF terkait pelarangan ekspor mineral mentah. Sehingga permintaan tersebut dianggap tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada pemerintahan yang berdaulat.
Baca juga: Pengamat Energi: Beri Izin Ekspor Konsentrat ke Freeport, Larangan Ekspor Tidak Konsisten
"Tidak perlu IMF mendikte Indonesia. Inikan mekanisme internal Indonesia dalam menjalankan roda pembangunannya," ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Mulyanto mendesak Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menunjukan wibawa di hadapan lembaga internasional untuk menolak permintaan pencabutan larangan ekspor nikel yang sudah dijalankan sejak 2020 lalu.
"Pemerintah harus tegas dan PKS minta pihak asing jangan coba-coba intervensi kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan negara," tegasnya.
Baca juga: Terstruktur dan Masif, Ekspor Ilegal Bijih Nikel ke Tiongkok Dipastikan Ulah Mafia Tambang
Di satu sisi, Mulyanto meminta pemerintah untuk membenahi kebijakan hilirisasi yang tengah dikembangkan saat ini. Ia menilai model hilirisasi yang berlaku di Indonesia tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Hal ini disebabkan penetapan harga bijih nikel domestik yang hampir setengah dari harga internasionalnya serta pelarangan ekspor bijih nikel dan faktor lainnya.
"Karena itu sebagai negara yang rasional, pemerintah juga wajib melakukan penyempurnaan terkait kebijakan hilirisasi yang dikembangkan," pungkasnya.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Terungkap, India Ekspor Roket dan Bahan Peledak ke Israel
Biaya Logistik Perdagangan Indonesia Termahal di ASEAN
Apindo Sebut PHK di Industri TPT Belum Berakhir
Gelaran Euphoria Fest Perluas Akses Pasar UMKM
Dua Duta Besar Diundang Beri Masukan UMKM Tembus Eropa dan Amerika
Furnitur dan Komponen Bangunan asal Sidoarjo Tembus Pasar Global
Kerjasama Selatan-Selatan Penting untuk Hadapi Negara Maju
DPR: Kebijakan Pemerintah Jangan Rugikan Para Nelayan Kecil
Bahlil Mengaku tidak Tahu Sama Sekali RI Kecolongan 5 Juta Ton Nikel
Bahlil Tuding IMF Pasang Standar Ganda soal Larangan Hilirisasi RI
Marak Ekspor Ilegal Nikel hingga Dikritik IMF, Pemerintah Perlu Tegas Jalankan Hilirisasi
Sengketa Ekspor Bijih Nikel RI-Uni Eropa, JAKI Dorong Reformasi WTO
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap