Marak Ekspor Ilegal Nikel hingga Dikritik IMF, Pemerintah Perlu Tegas Jalankan Hilirisasi
![Marak Ekspor Ilegal Nikel hingga Dikritik IMF, Pemerintah Perlu Tegas Jalankan Hilirisasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/50e0f0a98d1b7141c5d791f91d1665da.jpg)
KEBIJAKAN Pemerintah Indonesia soal larangan ekspor mineral mentah terus memunculkan polemik di antaranya temuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan ekspor nikel ilegal sebesar lima juta metrik ton ke Tiongkok hingga permintaan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk mengkaji ulang pembatasan ekspor mineral mentah secara bertahap. Pemerintah pun diminta tegas menjalankan kebijakan hilirisasi agar berjalan optimal.
"Pemerintah harus menunjukkan konsistensi untuk melakukan hilirisasi dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika ada penyelewengan dalam kebijakan tersebut," ujar Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah kepada wartawan, Jumat (30/6).
Pemerintah dan aparat hukum, lanjutnya, diminta mengusut tuntas penyelundupan jutaan bijih nikel Indonesia ke Tiongkok yang merugikan negara hingga Rp575 miliar dari periode Januari 2020-Juni 2022.
Baca juga : Faisal Basri Ungkap Penyelundup Nikel ke Tiongkok Orang Dekat Presiden Jokowi
"Pemerintah harus melakukan investigasi menemukan siapa yang melakukan penyelundupan. Kita jangan kalah dengan penyelundupan," ucapnya.
Dihubungi terpisah, ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengusulkan agar Pemerintah Indonesia mengabulkan permintaan IMF untuk mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor nikel dan komoditas lainnya.
Ia menuding perusahaan Tiongkok selama ini diuntungkan dari ekspor ilegal nikel dan berdasarkan temuan yang ada para penambang lokal menjual bijih nikel dalam negeri lebih murah dari harga nikel internasional. Serta, sebagian besar pengolahan bijih nikel di Indonesia dikerjakan oleh perusahaan smelter Tiongkok yang beroperasi di Indonesia.
Baca juga : Bahlil Mengaku tidak Tahu Sama Sekali RI Kecolongan 5 Juta Ton Nikel
"Terlepas dari IMF, batalkan saja larangan ekspor nikel ini karena tidak efektif dijalankan. Terlebih ada temuan KPK soal ekspor ilegal nikel yang menguntungkan Tiongkok," jelas Bhima.
Ia pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi mineral mentah agar keuntungan negara tidak melulu disedot dari pihak asing. (Ins/Z-7)
Baca juga : Pengamat: Pernyataan IMF soal Hilirisasi Mengangkangi Kedaulatan RI
Terkini Lainnya
2 Investor Eropa Mundur dari Proyek Nikel, ESDM: Kita Cari Mitra Lain
Dua Investor Proyek Nikel Cabut, Indef: Hilirisasi Tambang RI Dipaksakan
2 Investor Eropa, BASF dan Eramet Hengkang dari Proyek Nikel di Maluku
Peningkatan Investasi di Sulawesi Tenggara Diyakini Bawa Dampak Positif
Dua Pekerja PT ITSS Morowali Terkena Uap Panas Feronikel
Jalankan CSR Inovatif di Pulau Obi, Harita Nickel Raih 2 Penghargaan
PLN Pasok Daya 170 MVA Smelter Freeport di Gresik
Project Strategis Hilirisasi 2024, Perkuat Program Nilai Tambah Komoditas Mineral
Mentan Amran Targetkan Papua Barat Jadi Contoh Hilirisasi Kelapa Sawit
Halka Nusantara Resources Kerja Sama dengan 2 Perusahaan Asing
Indometal Komitmen Buka Pasar Hilirisasi Mineral di Dunia
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap