visitaaponce.com

PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.

Dalam diskusi panel baru-baru ini yang menghadirkan lembaga-lembaga yang menyoroti layanan publik seperti Kejaksaan Agung dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana, menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor.

Baca juga: Pelindo Inisiasi Forum Konsolidasi untuk Wujudkan Pelabuhan Bebas Korupsi

Dalam upaya pencegahan korupsi dengan proses pelayanan yang cepat, tepat serta efektif dan yang bisa dilakukan oleh Pelindo dengan adalah bekerja sama dengan stakeholders yang lain. 

“Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional, sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” ujar Ketut dalam keterangan pers, Kamis (17/8).

Dorong Sistem Komprehensif 

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, juga menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehensif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.

Baca juga: Pelindo Laksnakan Program Inkubasi Usaha Pandu Gedor Ekspor Tahap 2

“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu satu menciptakan transparansi dan dua check and balance. Pengintegrasian sistem merupakan salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap yang paling ampuh," ujar Niken.

Lebih lanjut, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022.

Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Baca juga: Dua UMKM Binaan Pelindo Jadi Role Model Pengembangan UMKM 

Hadir pula sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.

Pelindo Berusaha Terus Perbaiki Diri

Kegiatan yang dilaksanakan di Ritz-Carlton, Jakarta, pada Selasa (15/8) tersebut diikuti juga oleh masyarakat pelabuhan berbagai instansi  seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, pengguna jasa.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, mengatakan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri dan panel ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.

“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif. (RO/S-4)