visitaaponce.com

PROGRAM Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang berlangsung sejak 2022 sampai saat ini telah berjalan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pada 2022, sebanyak 80.183 rumah tangga mendapatkan sambungan listrik gratis melalui program BPBL, melebihi target tahun itu sebanyak 80.000 rumah tangga.

Pada 2023 ini, realisasi program BPBL kembali melebihi target. Saat ini realisasinya mencapai 131.600 rumah­tangga di seluruh Indonesia atau 105% dari target 2023 sebesar 125.000 rumah tangga. 

Walaupun selalu melebihi target, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan terus melakukan evaluasi. Tujuannya agar program BPBL ini bisa terus berjalan berkelanjutan dan meningkatkan rasio elektrifikasi. 

Baca juga: Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga Tinjau Langsung Kesiapan Layanan Energi saat Nataru

Program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima manfaat melalui pemanfaatan listrik untuk kegiatan ekonomi serta mendapat akses informasi atau pendidikan. Program BPBL merupakan upaya pemerintah untuk membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik. 

Program tersebut juga salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh Nusantara. Tujuannya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pasang baru listrik 900 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ida Nuryatin Finahari, mengucapkan terima kasih kepada jajaran PLN dan anak perusahaan yang bekerja keras untuk menyukseskan program BPBL. 

Baca juga: Menteri ESDM: Capaian Bauran Energi Sulit Terealisasi

“Keberhasilan pelaksanaan Program BPBL merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak,” kata Ida dalam sambutannya di acara Evaluasi Pelaksanaan BPBL Tahun Anggaran 2023 Semester II, di Sorong, Papua Barat, Senin (18/12).

Selain itu, katanya, keberhasilan pencapaian realisasi fisik program BPBL juga harus diikuti kualitas pemasangan instalasi yang diterima penerima BPBL. Untuk itu, Ditjen Ketenagalistrikan bekerja sama dengan Balai Besar Survei dan Pengujian (BBSP) Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (KEBTKE) melakukan pengawasan program BPBL, didukung audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

“Menjadi perhatian kita bersama karena saat ini program BPBL hanya concern ke dapil (daerah pemilihan). Ini harus dilaporkan ke Pak Dirjen karena tidak adil jika pelaksanaan BPBL hanya concern ke dapil. Semua masyarakat harus dapat hak sama,” ungkap Ida.

Baca juga: Potensi 60 GW Listrik Tersimpan di 17 Titik Laut Indonesia

Evaluasi pelaksanaan BPBL Semester II Tahun Anggaran 2023 itu adalah kegiatan eva­luasi pelaksanaan BPBL. Kegiatan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk silatu­rahmi dan bertukar informasi agar BPBL dapat berjalan lebih baik lagi. “Pemerintah berharap program BPBL ini dapat memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan meningkatkan taraf hidup untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif,” tutup Ida.

Dukungan PLN

Dalam kesempatan sama, Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PT PLN (Persero) Nayusrizal menyampaikan program BPBL merupakan bentuk dukungan PLN atas rencana pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu. Salah satunya dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik.

“Saya memahami kesulitan temen-temen semua, tapi balik lagi ini tugas mulia, kami apresiasi pekerjaan teman-teman di lapangan. Memang di satu sisi kami hormati Komisi VII DPR RI yang sudah menyampaikan data penerima manfaat di dapil, tapi jangan ditinggalkan pula masyarakat yang tidak ada di dapil mereka, bahkan mereka juga layak dapat program ini,” ungkap Nayusrizal.

Nayusrizal menjelaskan jika program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan lebih baik. Program itu juga diharapkan dapat mempercepat rasio elektrifikasi mencapai 100%.

Program BPBL merupakan Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM melalui penugasan kepada PT PLN (Persero) dan mendapat dukungan penuh Komisi VII DPR RI. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu, 2 sakelar, 1 stop kontak, pembumian, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik perdana.

Dalam melaksanakan program ini, Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL. Calon penerima BPBL antara lain rumah tangga yang terdaftar dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), berdomisili di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat setingkat.

Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga.

“Program BPBL ini gratis bagi masyarakat yang jadi sasaran program. Masyarakat bisa melapor jika ada pungutan liar, ke Kementerian ESDM melalui media sosial dan contact center 136,” tutup Nayusrizal. (S-2)