visitaaponce.com

DEFISIT anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2023 mencapai Rp347,6 triliun, setara 1,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya disusun oleh pengelola keuangan negara.

“Jadi cerita APBN 2023 end of journey pasca pandemi covid-19 ini ditutup dengan baik, ditutup dengan husnul khotimah, belanja tinggi, namun defisitnya jatuh lebih rendah, Rp347,6 triliun atau 1,65%,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Selasa, (2/1).

Dia mengatakan, desain awal defisit APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp598,2 triliun, setara 2,84% terhadap PDB dan kemudian diubah pada tengah tahun menjadi Rp479,9 triliun, setara 2,27% terhadap PDB. Realisasi defisit yang berada di angka 1,65% terhadap PDB dianggap sebagai sebuah pencapaian yang cukup baik di tengah gempuran ekonomi global.

Baca juga: Pembangunan IKN Capai 16,1% dari APBN, Banggar DPR: Pendanaan Harus Berimbang

Defisit yang jauh lebih rendah itu lantaran kinerja pendapatan negara sepanjang 2023 sementara ini tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Perolehan itu setara 112,6% dari target awal sebesar Rp2.463 triliun dan 105,2% dari target pendapatan hasil revisi di tengah tahun senilai Rp2.637,2 triliun.

Pendapatan negara yang melampaui target itu banyak dikontribusikan oleh penerimaan perpajakan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan perpajakan selama 2023 mencapai Rp2.155,4 triliun, setara 106,6% dari target awal dan 101,7% dari target hasil revisi. Itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun.

Baxa juga: Pembangunan IKN dari APBN Tembus 16,1% Total Anggaran, Banggar: Pendanaan Harus Berimbang

Selain itu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp605,9 triliun, setara 137,3% dari target APBN awal dan 117,5% dari target hasil revisi tengah tahun. Sementara pendapatan negara yang berasal dari hibah tercatat mencapai Rp13 triliun, atau 3.172,4% dari prakiraan awal APBN yang hanya Rp0,4 triliun dan 419% dari prakiraan penerimaan hibah hasil revisi tengah tahun senilai Rp3,1 triliun.

“Pendapatan negara itu 112,6% dari APBN awal, kalau dilihat dengan hasil revisi, APBN realiasai sementara tetap di atas itu 105,2%, atau tumbuh 5,3%. Ini adalah satu capaian dari sisi pendapatan negara yang baik, karena dihadapkan ekonomi dunia yang melemah, harga komotidas jatuh. Dengan pendapatan yang kuat itu kita mampu mendanai belanja negara,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu realiasasi belanja negara sepanjang 2023 tercatat mencapai Rp3.121,9 triliun, setara 102% dari alokasi awal dan 100,2% dari alokasi hasil revisi tengah tahun. Kinerja belanja negara tersebut banyak didukung oleh realisasi belanja Kementerian/Lembaga (KL) yang terserap Rp1.153,5 triliun, atau 115,2% dari alokasi awal dan hasil revisi tengah tahun. Kinerja itu, kata Sri Mulyani, menunjukkan kinerja belanja negara masih terakselerasi dengan baik.

Sementara belanja non K/L yang banyak ditujukan untuk subsidi dan kompensasi mengalami pertumbuhan yang lambat. Sepanjang 2023, realisasi belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.087,2 triliun, atau 87,3% dari alokasi awal dan 83,5% dari alokasi hasil revisi tengah tahun. Tidak optimalnya penyerapan belanja tersebut disebabkan karena adanya normalisasi harga komoditas dunia, utamanya minyak mentah.

“Belanja non K/L turun karena harga komoditas, terutama minyak yang rendah. Asumsi awal itu harga minyak menatah adalah US$90 per barel, ternyata realisasinya hanya US$78, makanya jumlah subsidi dan kompensasi lebih rendah,” terang Sri Mulyani.

Capaian positif kinerja anggaran juga tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan surplus. Setidaknya, kata perempuan yang kerap disapa Ani tersebut, ini merupakan kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Keseimbangan primer tercatat surplus Rp92 triliun. Padahal awalnya keseimbangan primer didesain defisit Rp156,8 triliun dan diturunkan menjadi Rp38,5 triliun dalam revisi tengah tahun.

“Ini adalah pembalikan yang luar biasa. Turn around ini lebih dari Rp166 triliun (dari realisasi keseimbangan primer 2022). Ini adalah cerita positif dari APBN 2023,” tuturnya.

Adapun realisasi pembiayaan anggaran sepanjang 2023 tercatat sebesar Rp359,5 triliun, setara 60,1% dari target awal Rp598,2 triliun dan 74,9% target hasil revisi tengah tahun senilai Rp479,9 triliun. Dengan kata lain, penarikan utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada 2023 jauh lebih rendah dari yang dialokasikan dalam perencanaan.

Dengan kinerja anggaran sepanjang 2023 itu, maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp11,9 triliun. “Pembiayaan turun drastis, hanya Rp359,5 triliun. Artinya turun drastis dari original plan, kalau dibanding 2022, yang Rp591 triliun, maka pembiayaan 2023 itu turun 39%, sangat dalam turunnya, menggambarkan APBN makin sehat dan kita masih punya silpa Rp11,9 triliun,” kata Ani.

Namun dia mengingatkan, kinerja APBN 2023 itu masih bersifat sementara dan belum final. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan baru akan melakukan audit penggunaan APBN pada Februari-Maret 2024. (Z-10)