visitaaponce.com

KONDISI perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 yang tercatat lebih rendah dibanding Mei 2023.

"APBN 2024 tidak terlepas dari lingkungan global yang berubah sangat besar, ada dari sisi harga minyak, yield, exchange rate dan juga memengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

Pada Mei 2024, pendapatan negara tercatat senilai Rp1.123,5 triliun, turun 7,1% dari realisasi pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.209,0 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena terjadi penurunan penerimaan di semua sektor pendapatan.

Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB

Penerimaan pajak, misalnya, turun 8,4% dari Rp830,5 triliun di Mei 2023 menjadi Rp760,4 triliun pada Mei 2024. Kemudian penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat turun 7,8% dari Rp118,4 triliun di Mei 2023 menjadi Rp109,1 triliun di Mei 2024.

"Perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan mining di Indonesia atau CPO, mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaannya untuk tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan April lalu," jelas Sri Mulyani.

Penurunan juga terjadi pada kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 3,3% dari Rp260 triliun menjadi Rp251,4 triliun. "Lagi-lagi, ini karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan cukup besar dari PNBP juga mengalami penurunan," terang Sri Mulyani.

Baca juga : Pendapatan Negara Kontraksi, Posisi APBN masih Surplus

"Ini situasi yang sedang berjalan di 2024, oleh karena itu kami terus melakukan langkah-langkah bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari sisi transfer, agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak membuat APBN menjadi sumber kerapuhan," lanjutnya.

Adapun realisasi belanja negara hingga Mei 2024 tercatat sebesar Rp1.145,3 triliun, naik 14% dari realisasi belanja Mei 2023 yang senilai Rp1.004,9 triliun. Kenaikan realisasi belanja itu didorong oleh belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Data kemenkeu menunjukkan belanja pemerintah pusat naik 15,4% dari Rp714,5 triliun di Mei 2024 menjadi Rp824,3 triliun pada Mei 2024. Sementara transfer ke daerah naik 10,5% dari Rp290,3 triliun pada Mei 2023 menjadi Rp321,0 triliun di Mei 2024.

Baca juga : Menkeu: Pemerintah Mulai Buat Postur Anggaran 2025

Dari realisasi belanja pemerintah pusat itu, kata Sri Mulyani, fokus penggunaannya ialah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program prioritas. Tercatat sekitar 77,8% dari belanja pemerintah pusat, setara Rp640,9 triliun dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam perlindungan sosial, misalnya, pemerintah telah menyalurkan dana senilai Rp14,2 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu dana sebesar Rp22,3 triliun tersalurkan melalui program Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Kemudian di sektor pendidikan, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp7,1 triliun untuk program Indonesia Pintar yang dirasakan oleh 9,5 juta siswa; Rp6,7 triliun untuk 813,7 ribu mahasiswa dalam program KIP Kuliah; program BOS Kemenag senilai Rp5,2 triliun kepada 4,6 juta siswa; dan biaya operasional perguruan tinggi sebesar Rp875,5 miliar untuk 197 PTN.

Baca juga : Anggaran Pendidikan di 2023 Tersalur Rp503,8 triliun

Lalu dana sebesar Rp56,6 triliun digunakan untuk sektor infrastruktur. Penggunaannya, kata Sri Mulyani, antara lain untuk membangun jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung dikti, dan kapasitas satelit.

Berikutnya dana sebesar Rp19,3 triliun dikucurkan untuk menanggung biaya PBI JKN yang dimiliki oleh 96,7 juta peserta. Kemudian pada sektor energi, dana Rp6,6 triliun untuk menyubsidi BBM dan Rp26,8 triliun untuk subsidi gas LPG 3 Kg.

"Lalu ada juga bantuan beras, alat pertanian, subsidi pupuk dan bantuan UMKM dalam bentuk subsidi bunga untuk 2,2 juta. Ini semua dengan total Rp640,9 triliun hingga Mei sudah kita cairkan pada 2024," terang Sri Mulyani.

"Oleh karena itu langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan, dalam hal ini, bulan ini primary balance kita masih surplus Rp184,2 triliun, ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance. Overall balance kita sudah mengalami defisit 21,8 triliun atau 0,10%," pungkasnya. (Z-10)