Menkeu Sri Mulyani Laporkan Pencairan Gaji ke-13 pada Presiden
![Menkeu Sri Mulyani Laporkan Pencairan Gaji ke-13 pada Presiden](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/02/e56f0f34627a120c41f7fe133aba9f70.jpg)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan telah melaporkan rencana pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Menkeu seusai menghadiri rapat internal yang dipimpin presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2).
Menkeu mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 ASN sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
"Jadi untuk proses penyusunan RPP- nya (rencana peraturan pemerintah) dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," terang Menkeu.
Baca juga : Gaji ASN Naik di 2024, Pagu Anggaran Kemenkeu Naik Rp3,7 Triliun
Selain soal THR dan gaji ke-13, Sri Mulyani juga melaporkan mengenai perkembangan APBN 2024. Ia menyebut ada sejumlah perubahan-perubahan pos belanja dalam APBN yang perlu disesuaikan. Presiden, ujarnya, juga memberikan arahan soal persiapan transisi pemerintahan. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.
" Pos-pos belanja yang kemudian harus dilakukan adjustment (penyesuaian) dan bagaimana prospek untuk 2024. Juga mendapat arahan mengenai bagaimana menavigasi situasi saat-saat ini terutama pada kondisi transisi supaya bisa tetap berjalan baik," tuturnya.
Adapun penyesuaian pada pos-pos belanja dalam APBN, terang Menkeu, antara lain menyangkut bantuan langsung tunai, sembako dan lain-lain.
Baca juga : Efisiensi Anggaran Kemenkeu Capai Rp2,12 Triliun
"Belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang, yang harus dibayarkan seperti biasa sebetulnya sih normal ya. Dalam artian Menkeu lapor ke presiden ini loh Pak beberapa pos yang bergerak karena kan setiap bulan saya menyampaikan ke publik perkembangan belanja 2024 jadi itu saya sampaikan pada presiden," paparnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai transisi pemerintahan yang akan berlangsung tahun ini, Menkeu menuturkan hal itu tidak terhindarkan. Termasuk, imbuh dia, hal-hal yang menyangkut APBN.
"Nanti itu bapak presiden lah ya. Enggak aku bahas APBN saja. Tapi nanti memang kan tidak terhindarkan harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," tukasnya. (Ind/Z-7)
Terkini Lainnya
Dana Pemda di Bank Rp192,6 Triliun Dapat Dioptimalkan
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu
Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025
Sri Mulyani Koordinasikan Susunan APBN 2025 ke Prabowo
Bea Cukai Disebut Biang Keladi Badai PHK Industri Tekstil
Kapan Gaji Pantarlih Pilkada 2024 Cair? Cek Jadwal dan Nominalnya
Gaji Layak Jurnalis pada 2024 Sebesar Rp8,3 Juta Per Bulan
Pemegang Saham Tesla Setujui Paket Gaji Rekor untuk Elon Musk
Potongan Tapera Buat Cemas Para Guru Honorer
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Kewajiban Iuran Tapera akan Tekan Daya Beli Masyarakat, Ini Alasannya
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap