visitaaponce.com

DEWAN Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.

Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007. Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD hingga kini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan diterima secara global. 

"Keputusan anggota OECD hari ini ialah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia ialah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia," ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (21/2).

Baca juga : Menkopolhukam: Indonesia Masih Hadapi Distorsi Demokrasi

"Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia ialah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," tambahnya.

Cormann menyampaikan, keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia dan OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD berharap dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US$30.300 pada 2045.

Di samping itu, Cormann berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah menyampaikan proses aksesi tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.

Baca juga : Rangkul Jerman, Kemenko Perekonomian RI Galang Dukungan Proses Aksesi OECD Indonesia

Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM. "Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas pemerintah Indonesia, antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance, dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap," kata Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia. Adapun rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Hal itu akan mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya antikorupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim. Proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD. (Z-2)