visitaaponce.com

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya peran UMKM Indonesia yang menciptakan 97% lapangan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM yang juga menentukan basis perpajakan pada akhirnya.

Soalnya, mayoritas orang bekerja di UMKM yang tidak formal dan ini menentukan kesejahteraan. Dengan banyak UMKM yang melakukan penetrasi ke digital, diharapkan mengangkat banyak sektor UMKM yang tadinya informal dan mungkin bersifat tidak ajeg menjadi lebih formal dan lebih stabil dalam pendapatan.

UMKM Indonesia berkontribusi terhadap PDB hingga 61%. Ini relatif jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun negara-negara tertentu dalam kelompok G20.

Baca juga : Inklusi Keuangan bagi UMKM Harus Jadi Agenda Prioritas di Kawasan ASEAN

UMKM yang besar jumlahnya dan dampaknya terhadap perekonomian belum mampu menembus pasar ekspor. Pasalnya, kontribusi dari UMKM Indonesia baru 15% terhadap total ekspor Indonesia.

Salah satu faktor yang menjadi kendala ialah pembiayaan. Dia mengatakan sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM tidak mampu mengakses pembiayaan, lebih karena keterbatasan dari keterjangkauan akses pembiayaan.

"Ini yang saya harap BRI dengan melakukan penetrasi hingga ke akar rumput melalui agen BRILink, melalui digital, bisa menembus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan," kata Menkeu pada BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Baca juga : Menkeu: Pemerintah akan Perluas Cakupan Neraca Komoditas

Di sisi lain, sebanyak 121,7 juta pelaku UMKM yang telah mendapatkan akses pembiayaan terdiri atas 40 juta penerima KUR, lalu 20 juta penerima melalui bank perekonomian rakyat (BPR), 35 juta penerima melalui lembaga keuangan khusus, dan 7,6 juta melalui BLU pengelolaan dana yang disebut UMi.

"Sementara 17 juta pelaku usaha mendapat akses pembiayaan dari peer-to-peer lending dan berbagai institusi lain. Tentu ini tidak hanya tugas BRI sendirian. Kebutuhan pemberdayaan dari sisi UMKM agar mampu berkinerja dan memiliki produktivitas serta daya saing sangat berhubungan dengan keinginan kita untuk meningkatkan perdagangan dan kinerja ekspor kita yang harus makin tinggi," kata Menkeu.

Indonesia perlu menembus pasar ekspor, karena juga membutuhkan impor. Bahkan gaya hidup dari banyak masyarakat Indonesia banyak membutuhkan impor, dari mulai gaya hidup makan sampai berwisata, seperti umrah. Artinya, masyarakat Indonesia mengimpor layanan jasa dari tempat lain. Kalau Indonesia tidak mampu menghasilkan devisa, perekonomian pasti akan menghadapi tekanan.

Oleh karena itu karena Indonesia yang mengonsumsi barang dan jasa dari luar negeri juga harus mampu mengekspor barang dan jasa sehingga ketahanan dari eksternal menjadi terjaga. Itu berarti semua pihak harus mampu meningkatkan daya tarik pariwisata di Indonesia, termasuk sampai level ritel.

"Karena pada saat yang sama masyarakat kelas menengah Indonesia yang makin banyak, makin tinggi pola konsumsi mereka sangat terpengaruh barang dan jasa dari luar negeri. Maka kita akan terus meningkatkan kinerja UMKM ekspor termasuk menggunakan instrumen seperti lembaga pembiayaan ekspor Indonesia," kata menkeu. (Z-2)