Misbakhun Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025 Masih Perlu Kajian
![Misbakhun: Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025 Masih Perlu Kajian](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/5b3d4ac5bf6d45790671443d08e076fb.jpg)
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan masih perlu ada kajian mendalam soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di 2025. Seperti diketahui, merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tenggat waktu kenaikan tarif PPN 12% tinggal menghitung bulan atau mulai di awal 2025.
Misbakhun mengatakan, di pemerintah sebelumnya minta tarif PPN naik karena menganggap bahwa tarif value added tax, pajak pertambahan nilai yang 10% masih terlalu rendah. Karena itu pemerintah menaikkan 1% menjadi 11% pada 1 April 2022, kemudian minta sebelum 2025 sudah naik menjadi 12%.
“Nah ketika naik 12% itu saya minta dilakukan kajian yang mendalam. Kalau kajiannya pemerintah menganggap itu perlu ya sudah silahkan (naikkan tarif PPN),” kata Politisi Fraksi Golongan Karya itu, di Jakarta, Selasa (14/5).
Baca juga : Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak Langsung ke Perekonomian
Lebih lanjut, Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI itu menjelaskan, upaya melakukan kajian seksama sebelum penetapan kenaikan tarif PPN penting dilakukan. Jenis pajak pertambahan nilai menyasar sektor konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor tersebut.
“Inilah yang harus dilakukan. Indonesia ini adalah negara yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh konsumsi. Yang disasar oleh pajak pertambahan itu apa sih? Ya konsumsi! Tax to consume, kemampuan orang untuk melakukan konsumsi terhadap suatu barang yang merupakan objek pajak itu yang dikenakan,” lanjutnya.
Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Survei: Permintaan Rumah Tapak Menunjukkan Tren Positif Sepanjang 2024
Manajemen dan Tata Kelola Tapera Harus Dipastikan Baik
Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Tarif PPN
HIPPINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan PPN 12%
Kenaikan PPN, Masyarakat Harus Belanja dengan Bijak
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Konsep Desa Wisata dan Wisata Pedesaan Harus Dibedakan Secara Jelas di RUU Kepariwisataan
Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden
DPR Harus Segera Umumkan Nama-nama Anggota yang Terlibat Judi Online
Diretasnya PDN Disebut Timbulkan Kerugian Keamanan, Ekonomi, hingga Kesehatan
Dianugerahi Kartini Award, Puan Tekankan Pentingnya Woman Support Woman
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap