HIPPINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan PPN 12
![HIPPINDO Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Kenaikan PPN 12%](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/33320ba402e757bdd0b535f4200b9968.jpg)
KETUA Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Induansjah mengungkapkan bahwa dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan naik menjadi 12% di tahun depan.
"Harapan kami dikaji dahulu angkanya. Kalau memang mesti naik gimana, kalau mesti turun gimana, sosialisasi dilakukan. Kalau bisa ya jangan naik, karena nanti semua jadi tambah naik," kata Budi saat dihubungi pada Rabu (20/3).
Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa apabila PPN tersebut naik, maka yang pasti akan terjadi di industri ritel adalah penambahan harga, kenaikan harga dari barang-barang yang dijual baik restoran, toko buku, toko baju dan lain-lain.
Selain itu, Budi juga menyebut bahwa cashflow yang dihadapi oleh industri semakin berat apabila angka PPN semakin tinggi.
"Itu sih yang pasti ada kenaikan harga, itukan yang harus diantisipasi. Dampaknya mungkin lebih ke inflasi akan menurunkan daya beli, kita khawatir daya beli nanti turun. Kita harus PPN itu kan cash flow kita harus nalangin dulu ya, namanya PPN nalangin di muka itu berat. Kira harus bayarin dulu penjualan kita 12% di muka, cashflow kita semakin berat," tandasnya. (Fal/Z-7)
Terkini Lainnya
Tingkatkan Kebijakan K3 Tanah Air, Kemnaker Gandeng KOSHA
Pemerintah Didesak Optimalkan Penerimaan Pajak
Pengamat Nilai Perlu Ada Reformulasi Kebijakan Pendidikan
WWF Dorong Perbankan Perkuat Pengelolaan Risiko Perubahan Iklim
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Ekonom Dorong Pemerintah Beri Perhatian ke Sektor Industri
PT Joowon Tech Indonesia Mengantongi Izin Gudang Berikat dari Bea Cukai Banten
Cegah Barang Ilegal, Kebijakan Bea Masuk 200% Perlu Diikuti Penegakan Hukum
Implementasi Pemadanan NIK dan NPWP: Prodi Manajemen Pajak UKI Gelar PKM untuk Sosialisasi Peraturan Baru Perpajakan
KPK Ultimatum Pengusaha Tambang untuk Bayar Pajak dan Hindari Korupsi
Penerimaan Pajak di Bali Capai Rp 6,63 Triliun, 30 Persen dari Target
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap