visitaaponce.com

DUNIA literasi di Tanah Air sedang menghadapi tantanganyang amat berat. Kemajuan teknologi dan internet mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam membaca. Sayangnya, pergeseran ini makin menjauhkan masyarakat dari buku.

 Begitu juga hantaman pandemi Covid-19 seakan meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan. Hal ini pun berdampak pada proses kreatif penulis. Belum lagi terhambatnya kemerdekaan literasi yang dipengaruhi pandangan sempit sebagaian masyarakat dan penguasa negara.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan kebiasaan masyarakat kita yang kurang menghargai hak cipta dan lebih menyukai karya bajakan yang murah, yang dibeli dengan mudah lewat online.

Dalam situasi demikian, penulis dan para intelektual tetap harus menulis dan berkarya demi kemajuan msyarakat. Upaya menjadikan membaca dan menulis sebagai bagian dari gaya hidup,terus diperjuangkan oleh mereka yang benar benar sadar pentingnya suatuperadaban literer.

Sejumlah masalah tersebut menjadi perbincangan menarik dari sarasehan bertema “Kemerdekaan Literasi” yang diselenggarakan perhimpunan penulis Satupena pada Jumat (25/6) sore.

 Empat narasumber yang kompeten dalam bidang ini hadir memberikan prasarannya yakni Prof. Azyumardi Azra, Prof, Albertine Minderop, Dr. Nasir Tamara, dan Krisnina Akbar Tandjung, MA.

Sarasehan yang dipandu penulis dan dosen ATVI,Suradi, MA ini digelar dalam rangka menyongsong Kongres ke-2 Satupena yang akan dilaksakanakan pada Agustus mendatang.

Selaian sarasehan yang rencana berseri hingga pelaksanaan hajat organisasi itu, beragam acara dikemas, seperti IG live dengan tema aktual, bincang buku, temu penulis, dan sebagainya.

Dalam sarasehan, Ketua umum Satupena Nasir Tamara mengungkapkan sederet persoalan yang mengimpit penulis, mulai pembajakan, royalti rendah, dan belum terbangunnya ekosistem dunia penulisan yang memberi tempat serta penghargaan terbaik bagi penulis.

Selain itu, diungkapkan otensi besar yang bisa ditembus penulis asalkan menghasilkan karya yang berkualitas dan dapat menarik produser film untuk diangkat ke layar lebar, atau mengikuti ajang internasional.

Mantan wartawan Sinar Harapan dan Pemred Republika ini mengungkapkan bagaimana sejarah kelahiran Satupena, untuk memperjuangkan nasib penulis, baik dalam kaitan pajak, royalti, dan juga akses penulis ke berbagai sumber penulisan.

“Pemerintah harus membantu profesi penulis, sebab karya penulis menunjukkan peradaban suatu bangsa. Karena itu Satupena ingin membuat suatu ekosistem yang memberi ruang lebih besar bagi penulis dan meningkatkan harkat serta kesejahteraan mereka,” katanya.

Nasir yang menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Sorbonne, Prancis ini menyatakan bahwa organisais penulis itu sangat penting, seperti upaya yang dilakukan penulis terkemuka, Victor Hugo yang membentuk organisasi penulis pada 1835 dan sampai sekarang orgaisasi itu masih berperan untuk memperjuangkan nasib para penulis di Eropa.

Ketua Yayasan Warna-warni, Krisnina Akbar Tandjung yang akrab disapa Nina Akbar mengungkapkan, menjadi penulis  adalah pengabdian dan memang tidak bisa berharap banyak dari sisi ekonomi, khususnya dari royalti dan penjualan buku.

“Yang penting, bagaimana menjadikan buku sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Kalau sudah begitu, kebiasaan membaca otomatis terbangun dan kecedasan masyarakat meningkat,” kata Krisnina.

Penulis sejumlah  buku, di antaranya “Jejak Gula” dan House of Solo” ini sudah sejak lama bergerak dalam dunia literasi dengan menginisiasi berbagai kegiatan, seperti yang dilakukan di  “Rumah Budaya Kratonan” miliknya   yang mempunyai program mencintai sejarah melalui bangunan kuno

Rumah tradisional Jawa yang terletak di Jalan Manduro No. 6, Kartotiyasan, Kratonan, Serengan, Solo itu sudah menghasilkan ratusan alumni yang mengikuti kegiatan literasi dalam bentuk penulisan karya sesuai pengamatan para pelajar atas berbagai unsur sejarah dan budaya .

Sebagai anggota Satupena, Nina Akbar mengakui organisasi ini sangat bermanfaat bagi para penulis, baik sebagai forum silaturahmi maupun upaya memperjuangkan nasib para penulis.

 “Karena itu saya berkeinginan agar setiap minggu ada diskusi  buku baru karya anggota Satupena via webinar. Juga saya usul ada program di radio yang setiap pekan ada diskusi buku baru. Radio mana? Terserah Satupena menjalin kerja sama. Asyiik lho mendengar pembahasan buku di radio,” ungkap Nina.

Dilema penulis

Prof Albertine juga mengungkapkan bagaimana situasi sulit saat ini bagi para penulis.

“Untuk menerbitkan buku saja, kita harus ikut membeli sejumlah buku, artinya harus ikut membantu penerbit yang memang mengalami kesulitan untuk biaya cetak dan juga pemasaran. Belum lagi royalti yang rendah yang kemudian oleh Albertine  tak dipikirkan lagi soal ini,” jelas Albertine.

“Ada lho istilah yang kita suruh milih, bukunya dibajak atau tidak laku. Akhirnya saya berketetapan, yang penting nulis, demi untuk ikut mencerdaskan masyarakat,” ujar guru besar yang pernah menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas Dharma Persada  (2004-2011) dan kini tetap mengajar di sana serta di Kajian Wilayah Amerika UI ini.

Namun persoalan mendasar, menurut Albertine, saat ini harus dibangkitkan semangat ke-Indonesiaan melalui literasi. Karena itu, perlunya menerapkan budaya dan watak ke-Indonesiaan di tengah arus perubahan yang begitu dahsyat.

”Kita boleh mempelajari budaya bangsa manapun, tapi sebaiknya budaya dan nilai ke-Indonesiaan yang sudah baik ini harus dijaga dan diterapkan,” katanya.

Dalam kaitan tema “Kemerdekaan Literasi” Prof.Azyumardi menjelaskan dua hal utama yakni pertama, kemerdekaan dari kebodohan secara keseluruhan.

“Ini harus dilakukan bersama, sebabmasih sangat banyak masyarakat d sekitar kita, apalagi yang jauh dari Ibu Kota, yang perlu intervensi literasi agar merekabisa terbuka dan melek literasi sehingga terjadi perubahan,” kata Azumardi.

Kedua, kebebasan secara intelektual dan sosial. Dengan kebebasan ini akan lahir karya-karya bermutu dan membangkitkan perubahan besar di bidang social dan politik.

“Namun, sayangnya situasi saat ini justru sebaliknya, kebebasan intelektual dan sosial itu mendapat hambatan dan dibatasi, sehingga orang takut menulis dan berbicara tentang hal krusial yang aktual dan menjadi bahasan publik,” jelas Azumardi. (RO/OL-09)