visitaaponce.com

FORUM Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 ke-7 telah dimulai, Senin (23/5), di Nusa Dua, Bali. Event internasional tersebut akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/5) nanti.

Di hari pertamanya, forum ini menggelar Third Multi-Hazard Early Warning Conference (MHEWC-III) yang merupakan rangkaian acara di preparation days GPDRR 2022.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa forum GPDRR mesti menghasilkan solusi untuk menciptakan dunia yang tahan terhadap ancaman bencana.

"Kita semua sudah memahami bahwa early warning system dan multi hazard early warning system dibentuk dari aspek teknikal dan sosial. Namun banyak sekali kendala yang dihadapi di dua aspek itu," kata Dwikorita.

Dwikorita menjelaskan, kendala utama yang dihadapi yakni adanya gap antara teknologi di sistem peringatan dini bencana dan kapasitas masyarakat di lapangan.

"Keterbatasan kapasitas masyarakat membuat peringatan dini tidak bisa didapatkan secara cepat dan tepat waktu," imbuh dia.

Ditambah lagi, lanjut Dwikorita, dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara. Akibatnya, kemiskinan meningkat hingga 9%. Angka kemiskinan akibat pandemi covid-19 pun lebih tinggi 7 kali lipat dibanding saat krisis ekonomi yang melanda dunia pada 2008 lalu.

Ditambah lagi dengan adanya krisis iklim yang menyebabkan kejadian bencana ekstrem meningkat intensitasnya.

Fakta tersebut, membuat gap antara kemajuan teknologi peringatan dini bencana dan kapasitas masyarakat untuk mengakses informasi semakin besar.

"Karenanya dibutuhkan kolaborasi antara semua pihak untuk menjawab tantangan tersebut. Ke depan, diharapkan implementasi dari Sendai Framework di negara-negara dapat menciptakan dunia yang tangguh bencana," beber dia.

Sebagai informasi, GPDRR kali ini mengangkat tema From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World. Adapun, dalam event internasional yang dihadiri oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam sejumlah isu ketahanan bencana.

Pertama, konsolidasi inventarisasi kemajuan implementasi Kerangka Sendai oleh Negara Anggota dan pemangku kepentingan, dan pencapaian target terkait risiko bencana dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Kedua, rekomendasi tindakan untuk pembuat kebijakan di bidang pembangunan berkelanjutan, keuangan dan perencanaan ekonomi, pengurangan risiko bencana dan perdagangan internasional, tindakan iklim dan ekosistem, kerja sama internasional.

Ketiga, rekomendasi tindakan terkait pengurangan risiko bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Negara-negara Tertinggal (LDC), Negara Berkembang Terkurung Daratan (LLDC) dan Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS), dengan fokus memastikan tidak ada yang tertinggal.

Keempat praktik inovatif dan baik dalam mengelola covid-19 dari komunitas pengurangan risiko bencana dan rekomendasi untuk tindakan seluruh masyarakat untuk kesiapsiagaan dan memperkuat manajemen risiko wabah penyakit.

Kelima, peningkatan kesadaran tentang praktik yang baik dalam menerapkan Kerangka Sendai untuk mengurangi risiko dan membangun ketahanan, termasuk menggunakan pendekatan, alat, dan metodologi yang inovatif.

Keenam, kontribusi pada tinjauan tengah semester Kerangka Sendai yang akan diadakan pada 2023, serta Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan yang akan diadakan di New York pada Juli 2022. (H-2)