visitaaponce.com

PROGRAM revitaslisasi jalur rempah inisiasi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dirasa akan memperkuat konektivitas antara petani, produsen, distributor, dan konsumen. Inisiasi ini dapat membantu mempercepat proses pengembangan ekonomi lokal dan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seperti yang diketahui, Wapres menekankan optimalisasi potensi rempah-rempah Maluku Utara sebagai komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah. Menurut dia, dibutuhkan intervensi yang terpadu dan terintegrasi dari berbagai pihak baik lembaga maupun pemangku kepentingan program lain.

“Agenda revitalisasi rempah di Maluku Utara adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan,” ucap Wapres saat Pembukaan Seminar Nasional Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia.

Menurut Wapres, Pola hilirisasi ekonomi yang berbasis masyarakat dengan pendekatan berbasis bukti dalam pemberdayaan desa atau kampung dapat membantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat Maluku Utara dalam mengembangkan bisnis rempah-rempah.

“Diperlukan intervensi yang terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir untuk melihat rempah sebagai komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah dengan pola hilirisasi ekonomi yang berbasis masyarakat,”imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Wapres mengajak para pemangku kepentingan untuk menyukseskan rencana jalur rempah sebagai warisan budaya UNESCO 2024.

“Saya mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi memperjuangkan agenda jalur rempah sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 2024,”  ujar Wapres. 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menegaskan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) harus memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi desa serta kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, pengolahan, distribusi, dan promosi produk rempah-rempah dapat memberikan dampak positif pada perekonomian desa.

“Program ini harus bisa memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan ekonomi desa,”kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Maluku Utara adalah salah satu dari sembilan provinsi yang menjadi lokus pelaksanaan program TEKAD. Program TEKAD merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa atau kampung. Sehingga,  mereka mampu berkontribusi terhadap transformasi serta pertumbuhan yang inklusif di sembilan provinsi wilayah Timur Indonesia yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Program Tekad dirancang untuk mendukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengembangkan pendekatan berbasis bukti untuk pemberdayaan desa atau kampung agar dapat lebih memanfaatkan Dana Desa dan sumber dana lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Dalam melaksanakan pemberdayaan desa Program TEKAD dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan program lain untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan Maluku Utara adalah salah satu dari sembilan provinsi yang menjadi lokus pelaksanaan program Tekad. (Z-10)