visitaaponce.com

DALAM konteks pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan dalam kerangka pendekatan lanskap hulu–hilir DAS. Pelaksanaan program berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dyah Murtiningsih, di awal paparannya dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Acara yang digelar  di Jakarta (28/12) tersebut sebagai wahana merefleksi capaian kinerja KLHK sepanjang 2023.

Dikatakan, khusus untuk capaian kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada 2023 mencapai 179 ribu ha. Sedangkan untuk rehabilitasi mangrove mencapai 6.010 ha, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, melalui berbagai skema dan dari berbagai sumber pembiayaan (APBN, APBD, swasta, swadaya masyarakat). "Pencapaian ini sangat patut disyukuri, karena sepanjang 2023 kita menghadapi fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang dan bergesernya musim penghujan," ujar Dyah Murtiningsih.

Sementara itu untuk dukungan penyediaan bibit bagi kegiatan RHL tersebut berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang, yang berasal dari bibit produktif.

"Sekarang ini juga masih dalam proses pembangunan tiga pusat persemaian skala besar di Liang Anggang di Kalimantan Selatan, Kemampo di Sumatera Selatan dan Mandalika, NTB. Pembangunan pusat persemaian ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta," tambahnya.

Selain dukungan penyediaan bibit, hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan RHL menyangkut aspek perencanaan. Dirjen PDASRH telah menyiapkan Rencana Umum (RU) RHL DAS, yang didetailkan ke dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS, di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan. RU RHL DAS ini sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas. Khusus untuk rehabilitasi mangrove menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021 – 2030.

Sementara itu, dalam pelaksanaan di tingkat tapak, RHL dilakukan dengan skema swakelola yang menitik beratkan pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keberlanjutan pasca RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman HHBK, buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai dan manfaat ekonomi pada saat pemanenan. Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL

Untuk memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, maka sejak 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping. Geotagging dan drone mapping ini, menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.

Dari kegiatan ini akan dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan up to date untuk meramu semua kegiatan. Kondisi ini tidak hanya untuk kegiatan RHL saja, akan tetapi seluruh intervensi pengelolaan DAS secara umum.

"Semua kegiatan RHL tidak akan tuntas apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena itu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat tentunya perlu terus ditingkatkan. Dukungan internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong meningkatkan upaya RHL yang telah dilakukan selama ini," ujar Dyah Murningsih.

Untuk itu, inisiasi yang akan dikembangkan diantaranya, World Mangrove Center–Bali Grand Park (WMC-BGP), yang akan menjadi sebuah hub/penghubung bagi semua kerjasama luar negeri, khususnya yang terkait dengan pengelolaan mangrove bekerja sama dengan Jepang, Korea, Jerman, UAE dan World Bank. (RO/R-2)