visitaaponce.com

UPAYA perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di DI Yogyakarta, termasuk di kawasan penyangga Kawasan Penyangga Gunung Merapi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, dengan mengedepankan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, Kusno Wibowo mengatakan, kegiatan rehabilitasi lahan juga secara tidak langsung juga untuk meningkatkan kondisi tata air, baik kualitas, kuantitas, maupun kontinuitasnya.

“Penanaman pohon juga menjadi pengendalian erosi dan sedimentasi melalui teknik konservasi tanah dan air," kata dia pada Pencanangan Rehabilitasi Lahan di Kawasan Penyangga Gunung Merapi, Rabu (3/4).

Baca juga : Pj Gubernur Sebut 167 Ribu Hektar Lahan di Babel dalam Kondisi Kritis

Yogyakarta menghadapi masalah penanganan lahan kritis seluas 72.294 hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Hal ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak wajib berperan serta dalam memulihkan lahan kritis.

“Penanganan lahan kritis di DIY, sesuai RPJMD telah ditargetkan 35.902 hektare, dan tahun 2024 ini penanganan lahan kritis ditargetkan 226 hektare," kata Kusno.

Kusno mengatakan, rehabilitasi lahan di kawasan penyangga Gunung Merapi juga merupakan usaha mendukung sinergitas menyelamatkan sumber daya air. Hal ini sejalan dengan tema ulang tahun Yogyakarta ke-269 yang bertema Maju Sejahtera Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan.

Baca juga : Gawat! Daerah Aliran Sungai Kritis di Indonesia Terus Meningkat

Pada kenyataannya, pemulihan lahan tidak berbanding lurus dengan laju degradasi lahan, sehingga Yogyakarta menghadapi tantangan berat dalam mencapai keseimbangan cakupan vegetasi.

Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menegaskan konsistensi Pemda DIY dalam memberikan dukungan terhadap kondisi lingkungan. Hal ini selaras dengan filosofi hamemayu hayuning bawono yang bahkan telah dirumuskan pendiri Yogyakarta sejak tahun 1755.

“Sudah sejak dulu DIY sangat support terhadap lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui, hamemayu hayuning bawono adalah bagaimana kita punya kewajiban menjaga ciptaan-Nya. Dan ketika diterjemahkan dalam upaya kita untuk masuk sebagai bagian dari UNESCO, hamemayu hayuning bawono adalah keindahan alam. Hingga pada akhirnya dalam jawaban keputusan UNESCO, yang dimaksud hamemayu hayuning bawono adalah sustainable development,” papar Sri Sultan.

Baca juga : Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis Libatkan Masyarakat

Sri Sultan mengatakan, segala bentuk perbuatan yang merusak lingkungan akan ditindak tegas, sebagai wujud komitmen Pemda DIY menjaga alam. Upaya menjaga alam ini pula yang diterapkan di beberapa lahan bekas tambang di lereng Merapi, termasuk lahan bekas tambang di Umbulharjo, Cangkringan, Sleman yang menjadi lokasi pencanangan rehabilitasi lahan kali ini.

“Karena kegiatan menambang di wilayah ini saya anggap merusak lingkungan, kami pun pada waktu itu menutup tambang di sini. Kami juga ingin dan berjanji kepada masyarakat, Merapi itu gunung, jadi lingkungannya harus kembali ke gunung, bukan ditambang. Kalau mau menambang sudah ada lokasinya sendiri, yaitu di pinggir kali,” papar Sri Sultan.

Sri Sultan berharap, rehabilitasi lahan yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik kelanjutannya. Karena harus disadari semua pihak jika kondisi lingkungan sisi utara Yogyakarta ini haruslah terus baik sebagai kawasan penyuplai air untuk seluruh kawasan Yogyakarta. Padahal, setiap tahunnya, kebutuhan air Yogyakarta semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk Yogyakarta.

“Saya berharap tanaman yang telah ditanam ini bisa diopeni (dipelihara) dengan baik. Jika ada yang mati, bisa segera diganti. Dan bagi warga masyarakat yang khususnya berada di lereng Merapi, bagaimana agar bisa memanfaatkan lahan yang ada itu dengan efektif, efisien, dan bisa menumbuhkan mata air-mata air baru sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat,” imbuh Sri Sultan.

(Z-9)