visitaaponce.com

SETIAP tahunnya, jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang kritis di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 1984 terdapat 22 DAS dalam kategori kritis dan bertambah menjadi 39 DAS kritis pada 1992, 62 DAS kritis pada 1998, dan 108 DAS kritis pada 2020.

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dyah Murtiningsih menyebut, meningkatnya DAS kritis sangat berpengaruh pada perubahan iklim.

Baca juga : Punya Peran Krusial, Tutupan Hutan pada Daerah Aliran Sungai Wajib Dijaga

"DAS sebagai satu kesatuan landscape yang kita tinggali bersama, masih ada sebanyak kurang lebih 12,7 juta hektare lahan kritis di Indonesia dan 4.200 DAS yang perlu dipulihkan dan sangat berpengaruh pada perubahan iklim yang terjadi," kata Dyah Jumat (12/5).

Untuk melakukan mitigasi dan pengurangan risiko perubahan iklim, KLHK melalui Ditjen PDASRH melakukan berbagai upaya yang tertuang dalam program pengelolaan dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Baca juga : Kabupaten Pasuruan Diprediksi Terancam Kekeringan Tahun 2050

Sepanjang 2022 KLHK telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 77.103 hektare dan mendirikan bangunan konservasi tanah dan air sebanyak 2.984 unit.

"Keterkaitan pengelolaan DAS dan itervensi rehabilitasi hutan dan lahan tidak bisa dipisahkan. Tetu saja rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan melalui tataran landscape DAS dan diwujudkan melalui rencana RHL DAS, baik untuk ekosistem daratan terestrial dan mangrove," beber dia.

Siklus Hidrologi

Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS KLHK Saparis Soedarjanto menyatakan, salah satu hal yang menyebabkan memburuknya kondisi DAS di Indonesia ialah tingginya jumlah pemukiman di area itu. Saparis mencontohkan di area DAS Ciliwung - Cisadane yang mencakup wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, sebanyak 46,91%-nya sudah ditutupi dengan pemukiman.

"Akibatnya air yang awalnya bisa mereap ke dalam tanah mencari ruang. Itulah yang disebut sebagai banjir dan genangan," ungkap dia.

Ia menjabarkan, di DAS Ciliwung persentase pemukiman mencapai 61,41%, selain itu di Kali Angke Pesanggrahan mencapai 81,93%, Kali Buaran 96,30%, Kali Krukut 93,94% dan Kali Sunter 85,91%.

"Dari siklus hidrologi kita berharap ada infiltrasi besar. Tapi karena adanya urbanisasi yang tadinya hutan menjadi gedung ini menyebabkan laju air run off makin tinggi dan infiltrasi rendah," imbuh dia.

Karenanya, ia menilai perlunya memberikan ruang air dan mempertahankan siklus hidrologi seperti sebelum terjadinya urbanisasi. Ia menyatakan, semua pihak perlu menaati PP nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan menerrapkan prinsip zero delta q, yang berarti setiap bangunan tidka boleh menambahkan debit air ke sistem aliran sungai dan drainase. (Z-4)