visitaaponce.com

PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron terbang ke Israel di tengah serangan militer 'Negeri Zionis' itu ke Gaza, Palestina, Selasa (24/10). Kedatangannya dengan membawa proposal berisi pesan mendorong gencatan senjata.

Para penasihatnya mengatakan, selain menunjukkan solidaritas dengan Israel, Macron ingin membuat proposal yang operasional. Itu untuk mencegah eskalasi, membebaskan sandera, menjamin keamanan Israel dan berupaya menuju solusi dua negara.

Pemimpin Prancis itu menaikkan taruhannya sebelum kunjungannya, dengan mengatakan, dia hanya akan melakukan perjalanan ke wilayah tersebut jika berguna.

Baca juga: Selain di Gaza, Israel Penjarakan 10 Ribu Warga Palestina Tanpa Kemanusiaan

Menolak untuk menguraikan lebih lanjut usulan-usulan tersebut, seorang penasihat Macron hanya mengatakan ada hal-hal yang bisa dilakukan agar Israel tidak merasa sendiri.

Macron akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Israel Isaac Herzog, dan pemimpin sayap tengah Benny Gantz dan Yair Lapid untuk oposisi.

Dia telah menelepon dan berbicara dengan para pemimpin Israel, Mesir, Arab Saudi, Iran dan Qatar. Kunjungannya dilakukan terlambat, beberapa hari setelah mitranya dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman dan Italia.

Baca juga: AS Tuding Iran Mendukung Hamas dan Hizbullah

Kemampuan Macron untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa di kawasan kini tampaknya dibatasi oleh apa yang menurut beberapa analis merupakan pergeseran ke arah garis Anglo-Amerika yang lebih pro-Israel, berbeda dengan pendekatan Gaullist Prancis yang secara tradisional khas dan lebih pro-Arab.

“Soft power Prancis di selatan Mediterania telah memudar,” kata Karim Emile Bitar, Pakar Kebijakan Luar Negeri Di Lembaga Pemikir Prancis IRIS yang berbasis di Beirut.

Dia mendapat kesan bahwa saat ini tidak ada yang membedakan Prancis dari negara-negara Barat lainnya, yang secara historis tidak terjadi. Ini mengejutkan opini publik di dunia Arab.

Keputusan pemerintah 'Negeri Menara Eiffel' itu untuk menerapkan larangan menyeluruh terhadap protes pro-Palestina di Prancis, sebelum dibatalkan oleh pengadilan, adalah salah satu alasan Macron kehilangan penghargaan di dunia Arab.

Namun, para pejabat Prancis menentang gagasan bahwa kebijakan Macron bersifat bias. Mereka mengatakan Macron terus-menerus menegaskan kembali hak-hak warga Palestina dan posisi solusi dua negara.

“Ini adalah tujuan yang tidak pernah menyimpang dari Prancis,” kata penasihat tersebut.

Pertemuan dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas kemungkinan besar terjadi sekaligus singgah di satu atau lebih ibu kota Arab di wilayah itu. Macron juga terkendala oleh situasi yang eksplosif di dalam negeri dan fakta bahwa sejumlah warga negara Prancis kemungkinan besar disandera oleh Hamas.

Sebanyak 30 warga Prancis tewas pada 7 Oktober dan tujuh orang masih hilang. Satu orang muncul dalam video yang dirilis Hamas. Nasib enam orang lainnya masih belum diketahui.

Macron telah bersumpah di televisi nasional bahwa Prancis tidak akan meninggalkan anak-anaknya di Gaza. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia berharap mediasi Qatar dapat membantu membebaskan sandera.

Kunjungan Macron juga akan mendapat tanggapan khusus di dalam negeri dengan sebagian besar komunitas Muslim dan Yahudi di Prancis berada dalam kegelisahan. Itu menyusul pembunuhan seorang guru oleh seorang militan yang oleh para pejabat Prancis dikaitkan dengan peristiwa di Gaza.

Pemimpin Prancis ini harus mengambil tindakan tegas selama kunjungannya di wilayah tersebut, karena konflik Israel-Palestina sering memicu ketegangan di dalam negeri dan oposisi Prancis yang terpecah-belah siap untuk menerkam segala kecerobohan. (CNA/Z-1)