visitaaponce.com

MENTERI Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne akan mendorong perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan potensi perang antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran selama kunjungan ke Libanon pada Minggu (28/4). Ini dilakukan ketika Paris berupaya menyempurnakan peta jalan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan.

Prancis memiliki hubungan historis dengan Libanon. Awal tahun ini Menlu Sejourne menyampaikan inisiatif yang mengusulkan unit elite Hizbullah mundur 10 km dari perbatasan Israel, sementara Israel akan menghentikan serangan di Libanon selatan.

Keduanya telah saling bertukar serangan dalam beberapa bulan terakhir. Namun saling serang tersebut meningkat sejak Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai tanggapan atas dugaan serangan Israel terhadap kedutaan Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, yang menewaskan anggota Revolusioner Iran, Pasukan Quds Korps Pengawal di luar negeri.

Baca juga : Data Fakta Serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Suriah

Usulan Prancis, yang telah dibahas dengan sekutunya, terutama Amerika Serikat, belum membuahkan hasil. Namun Paris ingin menjaga momentum dalam pembicaraan dan menekankan kepada para pejabat Libanon bahwa ancaman Israel terhadap operasi militer di Libanon selatan harus ditanggapi dengan serius.

Hizbullah menegaskan pihaknya tidak akan melakukan diskusi konkret apa pun sampai ada gencatan senjata di Gaza. Perang antara Israel dan kelompok militan Hamas telah memasuki bulan keenam.

Israel juga mengatakan pihaknya ingin memastikan ketenangan kembali di perbatasan utara sehingga ribuan pengungsi Israel dapat kembali ke wilayah tersebut tanpa takut akan serangan roket dari seberang perbatasan. "Tujuannya mencegah kebakaran regional dan mencegah situasi semakin memburuk di perbatasan antara Israel dan Libanon," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Christophe Lemoine pada konferensi pers.

Baca juga : Iran Janji Balas Serangan Israel

Perdana Menteri Libanon Najib Nikati dan panglima militer Libanon Joseph Aoun bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron awal bulan ini. Mereka membahas proposal Prancis.

Dalam surat yang ditujukan kepada kedutaan Prancis di Beirut pada Maret, Kementerian Luar Negeri Libanon mengatakan Beirut yakin inisiatif Prancis akan menjadi langkah signifikan menuju perdamaian dan keamanan di Lbanon dan kawasan yang lebih luas. Media lokal Libanon melaporkan bahwa pemerintah telah memberikan masukan kepada Prancis mengenai proposal tersebut. 

Para pejabat Prancis mengatakan tanggapan yang diberikan sejauh ini bersifat umum dan tidak ada konsensus di antara masyarakat Libanon. Meskipun mereka menganggap masih terlalu dini untuk mencapai kesepakatan apa pun, mereka percaya bahwa penting untuk terlibat sekarang sehingga ketika saatnya tiba, kedua belah pihak sudah siap.

Baca juga : Israel Bunuh Perwira Garda Iran dan Pejuang Hizbullah di Suriah

Paris juga akan menggarisbawahi pentingnya memecahkan kebuntuan politik di negaranya. Libanon tidak memiliki kepala negara atau Kabinet yang punya wewenang penuh sejak masa jabatan Michel Aoun sebagai presiden berakhir pada Oktober 2022. 

Israel tetap berhati-hati terhadap inisiatif Prancis, meskipun para pejabat Israel dan Prancis mengatakan Israel mendukung upaya untuk meredakan ketegangan lintas batas.

"Api akan menyala-nyala dan ketegangan akan terus berlanjut," kata seorang diplomat Libanon. "Kami berada dalam situasi ambiguitas strategis di kedua sisi," lanjutnya.

Prancis memiliki 700 tentara yang berbasis di Libanon selatan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB yang berkekuatan 10.000 orang. Para pejabat mengatakan pasukan PBB tidak dapat melaksanakan mandat mereka dan sebagian dari usulan Prancis ditujukan untuk meningkatkan misi tersebut dengan memperkuat tentara Libanon.

Setelah Libanon, Sejourne akan melanjutkan kunjungan ke Arab Saudi sebelum melakukan perjalanan ke Israel. Menteri luar negeri Arab dan Barat, termasuk Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, akan mengadakan pembicaraan informal di sela-sela acara Forum Ekonomi Dunia di Riyadh untuk membahas perang Gaza dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (CNA/Z-2)