visitaaponce.com

SEDIKITNYA 502 warga Palestina tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober. Pembunuhan terbaru terjadi pada Kamis (16/5) ketika tiga pemuda, yakni Mohamed Youssef Nasr Allah, 27, Ayman Ahmed Mubarak, 26, dan Hossam Emad Deabes, 22, dibunuh oleh pasukan Israel yang menyerbu Tulkarm.

Kekerasan telah meluas ke wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur yang sudah tegang setelah kampanye serangan militer Israel dan peningkatan kekerasan pemukim.

Menurut angka PBB, 154 warga Palestina terbunuh di Tepi Barat yang diduduki pada 2022 setelah Israel memulai serangan hampir setiap hari di wilayah tersebut. Salah satu yang tewas ialah koresponden Al Jazeera Shireen Abu Akleh yang dibunuh oleh penembak jitu Israel di Jenin pada Mei 2022 saat meliput serangan Israel di sana.

Baca juga : Lawan Israel, Hamas Serukan Peningkatan Eskalasi di Semua Lini

Pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai berkuasa pada akhir 2022 dan semakin meningkatkan kekerasan. Sebelum 7 Oktober, setidaknya 199 warga Palestina telah terbunuh di Tepi Barat pada 2023.

Serangan Israel, baik sebelum dan sesudah 7 Oktober, seolah-olah menargetkan kelompok bersenjata Palestina di Tepi Barat, bagian dari kebijakan yang Israel sebut sebagai 'memotong rumput' atau memberantas segala ancaman dari pejuang Palestina sebelum mereka menjadi lebih kuat.

Israel dilaporkan fokus untuk memastikan bahwa kelompok perlawanan baru yang tidak memiliki hubungan langsung dengan organisasi yang sudah mapan seperti Fatah atau Hamas tidak dapat menjadi pusat kekuatan bersenjata.

Baca juga : Menlu AS akan Bertemu Presiden Palestina

Sejak 7 Oktober, Israel menggunakan kedok perang di Gaza untuk meningkatkan serangannya di Tepi Barat yang diduduki dan menjadi lebih berani dalam menggunakan kekuatan udara seperti helikopter dan drone untuk membunuh warga Palestina. Pasukan Israel telah membunuh banyak warga Palestina yang tidak bersenjata.

"Pasukan Israel telah (sejak 7 Oktober) melancarkan gelombang kekerasan brutal terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, melakukan pembunuhan di luar hukum, termasuk menggunakan kekuatan mematikan tanpa perlu atau secara tidak proporsional selama protes dan penggerebekan penangkapan, serta menolak bantuan medis bagi mereka yang terluka," kata Amnesty International pada Februari.

PBB meminta Israel untuk menghentikan pembunuhan di luar hukum di Tepi Barat yang diduduki pada Desember. Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestina yang dijajah mengatakan bahwa kurangnya akuntabilitas, dan bahkan hasutan dari pejabat Israel, menyebabkan peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Israel dan pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Baca juga : Saat Palestina Dijajah, Blinken Bahas Normalisasi Israel dengan Saudi

"Saya pikir hal ini sangat penting untuk digarisbawahi yakni jika ada impunitas, pelanggaran akan terus terjadi," kata Ajith Sunghay. Gerakan pemukim Israel berupaya untuk secara ilegal menghuni Tepi Barat dan Jerusalem Timur dengan mengorbankan warga Palestina.

Dengan perwakilan gerakan tersebut yang kini duduk di tingkat atas pemerintahan Israel, banyak pemukim tampaknya menggunakan serangan 7 Oktober sebagai alasan untuk meningkatkan serangan terhadap warga Palestina dan bertaruh bahwa pemerintah Israel akan mengambil tindakan sebaliknya.

Pemukim Israel telah berulang kali menyerbu kota-kota dan desa-desa Palestina dan menyerang penduduk, sehingga memaksa mereka keluar dalam beberapa kasus. Bulan lalu, setelah serangkaian kekerasan yang dilakukan pemukim, warga Palestina yang tinggal di dekat Ramallah mengungkapkan ketakutan mereka kepada Al-Jazeera.

Baca juga : Warga Palestina Sebut Pasukan Israel Melindas Jenazah Pejuang

"Kami ketakutan. Kebanyakan orang berusaha meninggalkan kota atau (pergi ke) negara lain jika mereka memiliki kewarganegaraan lain," kata seorang warga saat itu.

Warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki khawatir bahwa mereka pada akhirnya akan menghadapi intensitas serangan dan kekerasan yang sama seperti yang dihadapi Gaza.

Tepi Barat yang dijajah, termasuk Jerusalem Timur, terus menerus berada di bawah pendudukan ilegal Israel sejak Juni 1967. Statusnya sebagai wilayah pendudukan telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dan, kecuali Jerusalem Timur, oleh Mahkamah Agung Israel.

Keputusan PBB sejak 1979 menetapkan bahwa pendirian pemukiman Israel di wilayah tersebut ialah ilegal. Namun Israel telah membangun lebih dari 140 permukiman di tanah Palestina yang menampung ratusan ribu warga Israel. 

Permukiman tersebut membatasi masuknya warga Palestina, termasuk mereka yang memiliki tanah tempat pemukiman tersebut dibangun. Jaringan jalan terpisah juga telah dibangun untuk pemukim Yahudi atau jalan raya yang hampir selalu tidak dapat digunakan oleh warga Palestina.

Oleh karena itu, kebijakan Israel di Tepi Barat digambarkan sebagai apartheid oleh masyarakat Palestina dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia. (Aljazeera/Z-2)