visitaaponce.com

MESKI antusiasme pelajar tinggi untuk segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, namun baru 44 sekolah yang siap di Kota Bogor. Itu pun tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi, dari 127 sekolah SMP, baru 44 sekolah yang akan melaksanakan PTM (pembelajaran tatap muka) pada Senin (4/9) mendatang.

"Dari 50 yang mengajukan untuk PTM, kita verifikasi aktual pada waktu 16-17 September lalu. Terverifikasi oleh kita 43 yang siap. Tapi sekarang menyusul satu, SMP Kesatuan. Karena mungkin pengawas pada waktu verifikasi tidak dimasukkan ke sistem sehingga tertinggal. Tapi kesiapannya sudah siap, jadi 44 sekolah,"ungkap Hanafi, disela tinjauan ujicoba PTM di SMP 5, kemarin.

Hanafi menambahkan, pada intinya dalam pelaksanaan PTM ini, sekolah harus memiliki kesiapan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SKB 4 menteri.

Pihaknya juga menekankan, hanya sekolah yang terverifikasi faktual yang akan melaksanakan PTM terbatas. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Hanya sekolah-sekolah yang terverifikasi secara faktual dan memiliki persiapan matang serta tidak sembarangan yang akan melaksanakan PTM terbatas. Jadi tidak semua sekolah di kabulkan verifikasi faktualnya dan ini menjadi masukkan bagi Satgas Covid-19 Kota Bogor dalam mengambil keputusan,”terangnya.

Durasi pembelajaran selama 3 jam, mulai pukul 07.30 atau 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian kapasitas maksimal dibatasi 50 persen dan harus mendapatkan izin dari komite sekolah serta orang tua siswa. Kemudian di tahap kedua, ada 26 SMP yang akan melaksanakan PTM terbatas.

Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor mengatakan, dasarnya menunda PTM karena ingin memastikan kesiapan protokol kesehatan dan ketentuannya.

Menurutnya penundaan PTM didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan betul-betul bisa tetap dibuktikan di lapangan dengan sistem surveilansnya yang kuat dan berjalan.

Dia menyebut berdasarkan kondisi yang berkembang terkait PTM, ada opini yang tidak tepat mengenai penamaan klaster di sekolah. Padahal menurutnya belum tentu terpapar di sekolah saat PTM atau bisa juga karena akumulasi dari kasus-kasus lama.

Baca Juga: Kesatuan Naskah UU Naker dan UU Ciptaker Dalam Satu Buku

“Karena itu dibutuhkan sistem surveilans yang betul-betul kuat dan komunikasi yang terjalin pun harus canggih dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari sekolah, guru, pengawas hingga komite,” tegasnya.

Lebih mendetai dia menjelaskan ada tiga hal yang harus dipastikan. Pertama, prokes di masing-masing sekolah. Kedua, sistem surveilansnya. Jadi, lanjutnya, jika ada satu anak saja tidak masuk, surveilansnya harus langsung bekerja melakukan tracing. Ketiga, patroli.

"Saya meminta kepala dinas yang sekarang fokus pada direktur-direktur vaksin selama seminggu setelah PTM di mulai Senin nanti, mereka melakukan patroli pengawasan di sekolah-sekolah. Semuanya turun. Selama seminggu itu kita awasi betul, termasuk kita pastikan angka vaksinasi maksimal di masing-masing sekolah dan dinas kesehatan juga melakukan swab antigen. Seminggu sekali saya minta diantigen semua,"jelas Bima. (OL-13)