visitaaponce.com

KOTA Depok, Jawa Barat darurat sampah. Dari 1.200 ton sampah yang dihasilkan oleh 1,2 juta penduduk Kota Depok tiap harinya, hanya 200 ton yang bisa masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung.

"Sebanyak 75 persennya adalah sampah rumah tangga, sedangkan 25 persennya lagi sampah pasar dan perkantoran," kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Dinas LHK) Kota Depok, Iyai Gumilar Senin (19/9).

Sebab akibat Kota Depok darurat sampah karena TPA yang bermarkas di Kelurahan/Kecamatan Cipayung telah overload (melebihi kapasitas). Luas lahan TPA yang ada sekarang 11,2 hektare. Semua sudah penuh dengan sampah. " Jadi, sudah tidak ada lagi inilah yang kita sebut darurat sampah, " katanya.

Bahkan kini, TPA satu-satunya itu kini sudah juta-an ton sampah di lahan seluas 11,2 hektare itu, tak tersisa lagi tempat untuk menampung sampah-sampah dari penduduk Kota Depok di 11 wilayah kecamatan itu.

Disebut dia, memang Pemerintah Kota berencana menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor agar mengizinkan wilayahnya tempat pembuangan sampah penduduk Kota Depok.

Bahkan sudah ada lampu hijau, sampah Kota Depok bisa dibuang ke Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. "Namun belum diketahui kapan TPPAS Lulut itu dioperasikan. Karena belum disetujui Pemprov Jawa Barat," katanya.

Ia sangat berharap Pemprov Jawa Barat secepatnya merespon Kota Depok mengingat lahan TPA di Cipayung telah sangat kritis.

Dirinya pun tidak menampik jika saat ini sampah-sampah banyak menumpuk di pinggir-pinggir jalan di 11 kecamatan, termasuk pasar-pasar maupun perkantoran yang menjadi tanggungjawab Dinas LHK Kota Depok.

"Kami sering kali mendapat telpon baik dari warga masyarakat, pengelola pasar, maupun perkantoran minta sampah dibersihkan. Permintaan kami sanggupi namun tak bisa semuanya diangkut," tambahnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok Arga Dharma Tubagus juga mengakui 90 persen sungai, anak sungai atau kali termasuk situ di Kota Depok penuh sampah.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar Nurhasim mengatakan bencana darurat sampah di Kota Depok menyusul kondisi TPA Cipayung yang overload dikhawatirkan menimbulkan ragam gangguan kesehatan di masyarakat.

Ia meminta Dinas LHK Kota Depok dan Dinas PUPR Kota Depok bertanggungjawab, segera menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Depok.

Sebab, kata dia, hal ini tidak hanya merusak ekosistem lingkungan. Namun akibat penumpukan sampah ini akan sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Karena sudah terjadi di seluruh daerah RT, RW, Kelurahan, Kecamatan. Bahkan kantor pemerintahan dan pasar-pasar sudah menumpuk sampah imbas overloadnya TPA Cipayung.

Nurhasim mengatakan, tata kelola sampah di Kota Depok membutuhkan pengelolaan sampah secara profesional oleh pemerintah kota.

"Pemerintah kota bertanggungjawab penuh atas pengelolaan sampah ini agar pelayanan publik urusan sampah berjalan baik," ujar Nurhasim, di Depok, Senin (19/9).

Menurut Nurhasim, adanya masalah di TPA Cipayung harus segera mendapat solusi, jalan keluar yang berkelanjutan sebab masalah sampah tidak akan hilang. "Tata kelola sampah secara profesional itu sepenuhnya jadi tanggungjawab pemerintah daerah, kita dorong masalah overloadnya TPA Cipayung segera teratasi agar tak ada lagi sampah menumpuk di wilayah Kota Depok. Jika kondisi tersebut dibiarkan akan berdampak negatif terhadap ekosistem alam terutama kesehatan dan kuntur TPA yang dapat mengakibatkan bencana, " tambah Nurhasim. (OL-13)