visitaaponce.com

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov DKI) Jakarta menurunkan target pembangunan hunian rumah DP Rp0 menjadi total 9.081 unit. Pihaknya memandang kebijakan itu merupakan bentuk rasionalisasi.

"Jadi pembangunan ini tetap berkelanjutan terus. Kalau saya katakan itu, kenapa itu diturunin, bukan diturunin sebenarnya rasional saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, di Hotem Aryaduta, Jl KKO Usman, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).

Menurut Marullah, pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir membuat realisasi program DP Nol rupiah hampir tidak ada alias nol persen. Walau begitu, lanjutnya, pihaknya meyakini peristiwa seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta semata.

"Selama dua tahun Corona-19 menimpa DKI Jakarta, umumnya masyarakat tidak bisa berbuat apapun. Maka dari itu, kita katakan dua tahun itu memang nol. Target dua tahun itu kan hampir tidak, ya semua, bukan cuma kita, bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena Covid melanda negara Indonesia sama dengan negara lain di dunia," jelasnya.

Karena itulah, ungkap Marullah, realisasi pembangunan rumah DP Rp0 tidak sesuai target yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 sebesar 232.214 ribu unit.

"Target sedikitnya 200 ribu unit bukan tidak rasional, waktu itu perencanaan kita tahun ini kan segini, tahun ini segini, ternyata dua tahun ini kan absen, nggak ada sama sekali," lanjutnya.

Karena itulah, dengan adanya target baru totalnya 9.081 unit dalam RPD 2023-2026, Marullah optimistis angka itu dapat tercapai. "Rasanya si optimis mudah-mudahan jadi," katanya.

Baca juga: Masa Jabatan Anies Segera Selesai, Program Rumah DP 0 Jalan Terus

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, menjelaskan, angka 9.081 unit merupakan potensi penyediaan rumah DP Rp0 melalui pihak swasta. Sejauh ini, pihak swasta yang baru menyelesaikan perizinan pembangunan adalah Sarana Jaya dan Perum Perumnas.

"Ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita lihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau melalui skema DP0, meski hal itu masih proses penyelesaian perizinan, saya katakan program ini masih dalam proses penyelesaian perizinan," katanya.

Sarjoko mengatakan, pihaknya sudah ada kesepakatan dengan Perumda Sarana Jaya dan Perumnas. Swasta yang sekarang baru menyelesaikan perizinan.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menurunkan lagi target pembangunan hunian rumah DP Rp0 menjadi 9.081 unit. Ini merupakan kedua kalinya Anies menurunkan target pembangunan hunian rumah DP Rp0 dari target semula berjumlah 232.214 unit.

Target baru pembangunan hunian rumah DP Rp0 itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang diteken Anies Baswedan pada 10 Juni 2022.

Dokumen tersebut awalnya menjelaskan pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah melalui program DP Rp0. Perusahaan BUMD, swasta, hingga BUMN dibidik sebagai penyedia hunian tersebut.

"Pemerintah mendesak para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit dibangun BUMD dan swasta/BUMN," demikian isi dokumen RPD dibacakan depan wartawan, di Jakarta, pada Minggu (25/9).

Anies Turunkan Lagi Target Rumah DP Rp 0 Jadi 9.081 hingga 2026

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, saat ditanya mengenai penurunan target rumah DP Rp0 menjadi 9.081 unit. Riza menuturkan, target yang tertuang dalam RPD 2022-2026 itu turut mempertimbangkan masa jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies.

"Itu kan harus disesuaikan dengan masa waktu Pj Gubernur itu kan kurang lebih dua tahun tentu beda waktu Anies-Sandi dan Anies sama saya," terang Riza saat ditemui di Perpusnas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (25/9). (OL-4)