visitaaponce.com

PUBLIK mengkritik wacana kenaikan tarif Transjakarta sebesar Rp5 ribu. Sekretariat Jenderal FAKTA Indonesia, Ary Subagyo Wibowo mengatakan kenaikan yang tidak mendasar itu mencederai rasa keadilan pengguna transportasi Jakarta yang selama ini belum terlayani dengan baik.

"Kalau dipahami secara seksama banyak persoalan yang mendasar yakni persoalan transportasi Jakarta belum terselesaikan dengan baik, sebaliknya justru yang diterima kemacetan semakin bertambah parah," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/4).

Ia melanjutkan, usulan DTKJ seharusnya memahami kondisi masyarakat yang menghadapi pengeluaran untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan anak untuk masuk sekolah, dan kenaikan harga bahan pokok semakin melambung tinggi.

Baca juga : Keputusan Kenaikan Tarif TransJakarta Milik Pemprov DKI

"DTKJ harusnya memahami bahwa tarif Rp 3.500 bukan hanya semata-mata dari konsumen akan tetapi juga adanya subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang selama ini tidak dibuka ke publik besaran subsidi yang diberikan kepengguna," jelasnya.

Jadi sudah sewajarnya kalau pengguna transportasi publik mendapatkan subsidi, bukan malah DTKJ mendorong kenaikan tarif sehingga akan menambah beban pada pengguna transportasi.

Baca juga : Anggota DPRD Jakarta Minta Kualitas Layanan TransJakarta Dibenahi

Selain itu, FAKTA Indonesia menyayangkan keputusan DTKJ karena tidak melakukan survei mandiri justru mengandalkan survei melalui akun Instragram @dishubdkijakarta. Seharusnya DTKJ mampu melakukan survei mandiri sehingga independensinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mendorong kenaikan tarif ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama Dinas Perhubungan (Dishub) mendapat dukungan publik melalui suara DTKJ dengan hasil survei yang dilakukan untuk mendapat dukungan masyarakat sebagai legitimasi menaikkan tarif.

Kedua mengharapkan dukungan DPRD DKI Jakarta apabila tidak akan bisa menaikkan tarif dari pengguna transportasi akan bisa mendapatkan kenaikan subsidi dari APBD DKI Jakarta.

Dua hal tersebut yang harus diwaspadai publik agar dapat melihat jernih bahwa kenaikan tarif bukan solusi utama dalam membenahi carut marut transportasi di Jakarta justru akan membebani warga pengguna transportasi publik kemungkinan besar pengguna akan beralih ke kendaraan bermotor.

Dengan hal tersebut di atas FAKTA Indonesia mendukung PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mengaji kembali wacana menaikkan tarif dan DPRD DKI Jakarta harus mempertimbangkan kembali subsidi yang selama ini digunakan untuk pengguna sudah tepat atau ada hal yang salah dalam penerapannya dan perlu dibuka ke publik besaran subsidi sehingga masyarakat mampu mengontrol anggaran yang bersumber dari DPRD DKI Jakarta. (Z-8)