visitaaponce.com

Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung

Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung
Sodetan Sungai Ciliwung, Jakarta.(YOUTUBE/SEKRETARIAT PRESIDEN)

SETELAH hampir 11 tahun, sodetan Ciliwung akhirnya selesai. Presiden Jokowi berharap dengan selesainya sodetan di Sungai Ciliwung, banjir di Jakarta dapat tertangani. Namun ia menegaskan masih ada banyak pekerjaan untuk menangani banjir yang kerap melanda Jakarta.

"Penanganan banjir di jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir, dari hulu sampai hilir, tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja," ujar Jokowi saat meresmikan Sodetan Ciliwung di Jalan Otista Raya, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Senin (31/7).

Presiden mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus dengan Sungai Ciliwung lantaran ada 12 sungai di Ibu Kota. "Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik," tegasnya.

Baca juga: Normalisasi Kali Ciliwung Sampai ke Cililitan, Pembebasan Lahan 7 Kelurahan Dikebut

Sungai itu, terang presiden, meliputi Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru barat, Sungai Baru Timur, Sungai pesanggrahan dan lain-lain. Selain banjir karena luapan air sungai, Jokowi juga mengatakan pemerintah Jakarta juga berurusan dengan banjir rob atau naiknya air laut ke daratan.

"Sekali lagi penanganan banjir jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif. Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun tahun, sudah hampir 11 tahun, dan hari ini alhamdulillah selesai," tuturnya.

Baca juga: Cegah Banjir, Kajol Indonesia Ajak Masyarakat Bersih-Bersih Kali Ciliwung

Sodetan Ciliwung, terang Jokowi, diharapkan dapat mencegah banjir di enam kelurahan. Dengan adanya sodetan Ciliwung, Bendungan Ciawi-Sukamahi, normalisasi Ciliwung, Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) menurutnya bisa mengurangi persoalan banjir di Jakarta hingga 62%.

"Artinya masih ada PR (pekerjaan rumah) 38%, ini yang harus dikerjakan bersama sama KemenPUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Pemprov (pemerintah provinsi) DKI jakarta. Sekali lagi harus dikerjakan bersama sama kementerian PUPR dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah," kata dia. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat